REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyarankan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika ia memang ingin membahas pencapresan di 2024.
"Lebih baik langsung bertemu dengan Pak SBY, jika memang ada niat seperti itu. Daripada melakukan hal-hal yang seperti ini (dugaan pengambilalihan kepemimpinan)," ujarnya dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (6/2).
Jika benar ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 atau ketua umum Demokrat, ia mengimbau Moeldoko untuk menggunakan cara dan etika politik yang benar. Bukan dengan cara inkonstitusional dengan memanfaatkan jabatannya di pemerintahan.
"Harus daftar dulu menjadi anggota, menjadi pengurus dulu, berkontribusi dulu, baru kemudian mencalonkan diri," katanya.
Cara yang dilakukan Moeldoko saat ini dinilainya sama seperti pada zaman Orde Baru. Saat pemerintah mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan partai dengan uang dan kuasanya.
"Dia pikir dengan punya uang dia mau merecoki partai lain, terjadi pergolakan, nah dia mau masuk di situ. Ini mekanisme Orba," ujarnya.
Sebelumnya, Moeldoko menanggapi dorongan sejumlah mantan kader yang mengeklaim sebagai pendiri Partai Demokrat yang menyebut dirinya ingin dirinya maju dalam Pilpres 2024. Menurutnya, itu merupakan hak mereka dalam menyampaikan pendapat.
"Ya kalau beliau-beliau menginginkan, hak beliau kan begitu," ujar Moeldoko di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).
Meski begitu, ia menegaskan tak memikirkan ihwan Pilpres 2024. Moeldoko mengaku sebagai sosok yang profesional dan tengah fokus dalam pekerjaannya membantu Presiden Joko Widodo.
"Kalau urusan 2024 pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Tidak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana (pendiri Demokrat) ya alhamdulillah, kan begitu," ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika