REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pendirian dua departemen baru di Bogazici University. Universitas paling bergengsi di Turki itu diguncang gelombang unjuk rasa selama beberapa pekan terakhir.
Dalam keputusan yang dipublikasikan dalam Berita Resmi, Sabtu (6/2) ini Erdogan memerintahkan pembentukan fakultas hukum dan komunikasi. Kritikus mengatakan, pembentukan departemen baru akan membuat rektor baru yang dipilih Erdogan memenuhi universitas dengan staf loyal pada presiden.
Selama beberapa pekan terakhir organisasi mahasiswa menggelar unjuk rasa menentang keputusan Erdogan menunjuk rektor mereka. Menanggapi langkah Erdogan yang terbaru, di media sosial Twitter mereka mengatakan langkah itu 'penjajahan' terhadap kebebasan akademis.
Melalui demonstrasi damai mahasiswa meminta rektor Melih Bulu yang memiliki koneksi di partai Erdogan untuk mundur. Mahasiswa ingin universitas memilih rektor mereka sendiri.
Otoritas Turki menanggapi unjuk rasa ini dengan tindakan keras. Mereka menangkap ratusan orang di dalam universitas dan mereka yang menggelar demonstrasi solidaritas di tempat lain. Sejumlah orang dibawa dari rumahnya. Sebagian di antaranya sudah dibebaskan.
Pejabat tinggi pemerintah mengatakan kelompok teroris memprovokasi unjuk rasa. Pemerintah Amerika Serikat (AS), PBB dan Uni Eropa mengkritik cara Turki menangani unjuk rasa serta serangkaian pernyataan homophobik yang diucapkan Erdogan dan pejabat Turki lainnya. Saat mereka mengecam unjak rasa tersebut.
