REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini sedang menggodok pembuatan holding ultra mikro untuk bisa mencapai pembiayaan masyarakat. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melihat pembentukan holding ini bisa membantu masyarakat dalam menekan bunga kredit.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menilai selama ini cakupan BUMN pembiayaan masyarakat membantu penyaluran kredit masyarakat meski dalam size yang tak besar. Dengan adanya holding ini, ia menilai masing-masing perusahaan bisa mendapatkan nilai tambah. Salah satunya mendapatkan kredit dengan bunga rendah.
"Setelah ada holding ini harus ada penurunan bunga yang signifikan," kata Arief di Komisi VI DPR RI, Senin (8/2).
Dia menjelaskan, selama ini bunga kredit nasabah PNM mencapai 25 persen karena biaya operasionalnya yang tinggi. Agen PNM harus bertemu langsung nasabah setiap minggu.
Para nasabah dimanjakan dengan tidak perlu mendatangi outlet PNM di daerah. Selain itu tidak ada biaya tarif transaksi sehingga bunga dari pinjaman mencapai 25 persen.
"Biaya bunga yang tinggi di kami ini karena biaya servis (pelayanan) nasabah," kata dia.
Namun, sejalan dengan peningkatan plafon kredit yang diberikan, bunga pinjaman pun menjadi lebih rendah. Saat ini, bunga untuk pinjaman Rp 5 juta sudah turun menjadi 19 persen.
Maka dengan adanya holding antara PNM dengan PT Pegadaian Persero dan PT Bank BRI Tbk diharapkan bisa menurunkan bunga pinjaman yang lebih signifikan. Meski begitu, dia tidak bisa menjanjikan penurunan bunga bisa sampai dibawah 10 persen.
"Saya tidak berani janjikan penurunan bunga dibawah 10 persen tetapi ada ke sana yang kami akan capai," kata dia.
Untuk itu, Arief mendukung adanya holding BUMN Ultra Mikro sepanjang tidak ada peleburan budaya dan mekanisme bisnis. Sehingga masing-masing perusahaan tetap menjalankan roda bisnisnya sendiri.
Sehingga dia menegaskan tidak akan ada pemecatan karyawan atau penutupan kantor cabang dan sebagainya. "Hanya ada sinergi budaya dan tidak ada PHK atau penutupan kantor cabang," kata dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika