REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp184,46 triliun untuk pembiayaan investasi pada 2021. Ada enam program dengan alokasi terbesar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan sebesar Rp 66,4 triliun.
“Ini pembiayaan inovatif walaupun Covid-19 tapi kami tetap menjaga momentum pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (8/2).
Menurut Menkeu, alokasi bidang pendidikan itu diberikan untuk Badan Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp2 triliun. Kemudian, dana abadi perguruan tinggi Rp4 triliun dan cadangan pembiayaan pendidikan sebesar Rp37,4 triliun.
“Dari segi belanja sering ada ketidakpastian mengenai realisasi maka kita perlu membuat mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan,” katanya.
Kemudian, alokasi kedua diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur mencapai Rp26,27 triliun yang ditujukan untuk infrastruktur transportasi, ketahanan energi, kemandirian alat utama sistem persenjataan dan daya saing investasi.
Adapun alokasinya yakni kepada PLN sebesar Rp5 triliun, Hutama Karya Rp6,2 triliun, PAL Indonesia Rp1,3 triliun, Pelindo III sebesar Rp1,2 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) Rp470 miliar, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp980 miliar,
Selanjutnya, sebesar Rp11,12 triliun untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembelian tanah proyek strategis.
Alokasi ketiga yakni untuk mendorong program ekspor nasional yakni sebesar Rp5 triliun dalam rangka memberikan penjaminan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Alokasi keempat untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, ultra mikro (UMI) dan mendukung akses pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan anggaran mencapai Rp 40,87 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan anggaran itu untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 2,25 triliun, BLU Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp 16,62 triliun dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 2 triliun.
Alokasi kelima untuk meningkatkan peran serta Indonesia di kancah internasional dengan memperkuat posisi RI di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dengan anggaran Rp 2,92 triliun.
Rinciannya, lanjut dia, sebesar Rp 2 triliun di BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp2 triliun dan investasi kepada LKI Rp 920 miliar.
Alokasi keenam yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 43 triliun yakni dalam bentuk program pinjaman kepada daerah Rp 10 triliun dan Rp 33 triliun cadangan pembiayaan.
Tahun 2020, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan Rp 257 triliun pembiayaan investasi namun terealisasi Rp 104,7 triliun karena pandemi Covid-19
Ikuti Whatsapp Channel Republika