Selasa 09 Feb 2021 01:35 WIB

Kembangkan Kewirausahaan, Kemenkop Gelar Rapat Koordinasi

RKP 2021 mengusung tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Gita Amanda
Pekerja menunjukkan miniatur ondel-ondel yang telah selesai dibuat di Betawi Online Galeri, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021). Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menetapkan enam strategi yang akan diterapkan tahun ini untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM meliputi bidang perkoperasian, usaha mikro, UKM, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk.
Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA
Pekerja menunjukkan miniatur ondel-ondel yang telah selesai dibuat di Betawi Online Galeri, Setu Babakan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021). Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menetapkan enam strategi yang akan diterapkan tahun ini untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM meliputi bidang perkoperasian, usaha mikro, UKM, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Tujuannya yakni mengembangkan kewirausahaan, usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi.

Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim itu mengajak seluruh pemangku kepentingan antara lain Dinas Koperasi dan UMKM serta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki binaan Koperasi dan UMKM. Hal itu demi sinergi serta kolaborasi dalam pengembangan KUMKM.

Baca Juga

Arif mengatakan, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mengusung tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Salah satu prioritas dalam RKP tersebut diberikan bagi pelaku KUMKM guna melakukan transformasi pasca pandemi covid-19.

“Ada Rp 4,85 triliun anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM yang tersebar di 22 K/L.  Permasalahan lainnya yakni banyak program pengembangan UMKM, namun belum memberikan hasil optimal disebabkan oleh koordinasi antar kegiatan masih kurang dan sebagian besar program belum menyentuh kemampuan UMKM untuk berhubungan dengan pasar,” jelas dia dalam Rapat Koordinasi antara Pusat dan Daerah secara virtual di Jakarta, Senin (8/2).

Ia mengatakan, proporsi unit usaha skala UMKM di Indonesia mencapai 99 persen dengan kontribusi tenaga kerja 97 persen. UMKM menyumbang terhadap PDB nasional 57 persen. Melihat angka tersebut UMKM di Indonesia dapat bersaing dengan negara ASEAN Plus Three bahkan Eropa.  

Namun, proporsi kredit masih relatif rendah yaitu di angka 20 persen. Ini menandakan masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan. Selain itu, kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14 persen artinya diperlukan dorongan optimal agar dapat bersaing dengan negara lain.

“Isu utama UMKM yang dihadapi hingga saat ini juga masih pada sulitnya UMKM naik kelas. UMKM kesulitan meningkatkan level usahanya baik dari segi pendapatan maupun akses pasar, sehingga sebagian besar UMKM masih tergolong berjalan di tempat,” kata Arif.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement