REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan apresiasinya kepada insan pers yang diyakini telah menjalankan peran penting dalam menjaga demokrasi. Berbarengan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Selasa (9/2) ini, Pramono menyebutkan bahwa kebebasan pers wajib hukumnya untuk terus dijaga.

"Bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," ujar Pramono dalam pesannya melalui kanal media sosial Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).

Pramono menambahkan, Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan agar kebebasan pers sebagai fungsi kontrol pemerintah perlu dirawat. Apalagi, menurutnya, peran pers perlu diperkuat untuk menangkap hoaks dan memberi edukasi kepada masyarakat.

"Seiring dengan kemajuan teknologi, kita menghadapi problem media sosial. Salah satunya adalah hoaks. Untuk itu, perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," ujar Pramono.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan ucapan selamat kepada insan pers Tanah Air yang memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021. Dalam sambutan secara virtual yang disampaikan dari Istana Negara, Presiden Jokowi menyebut bahwa awak media dan insan pers tetap bekerja di garis depan dalam mengabarkan perkembangan pandemi Covid-19. Lebih dari itu, Jokowi melihat, peran insan pers sebagai jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19.

"Rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjaga optimisme serta menjaga harapan," ujar Presiden Jokowi.

Pelanggaran UU ITE - (republika/mgrol100)

Ikuti Whatsapp Channel Republika