REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, angka kebutuhan perumahan dibandingkan dengan ketersediaan rumah (backlog) di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Wapres mengatakan, angka backlog perumahan ini juga semakin bertambah tiap tahun, seiring dengan penambahan jumlah penduduk Indonesia.
"Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit," ujar Ma'ruf di acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia ke-VI, Selasa (9/2).
Wapres mengungkap, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal. Namun, jumlah angka backlog kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya juga terus bertambah setiap tahunnya.
Karena itu, Ma'ruf mengakui, pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkannya. "Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI," kata Ma'ruf.
Dia pun berharap, dukungan semua pihak melalui Program Sejuta Rumah sejak 2015 sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Dia mengatakan, capaian program satu juta rumah pada tahun 2018 dan 2019 telah berhasil mencapai angka di atas satu juta unit, dengan rata-rata penyaluran sekitar 70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).