REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pengaturan lalu lintas akibatnya amblasnya tol Cipali berlanjut hingga malam hari. Kepala Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Istiono, mengatakan, memberlakukan rekayasa lalu-lintas berupa lawan arus mulai pada km 117-km 126 di jalan tol Cipali.
"Kami berkoordinasi dengan BPJT dan Kementerian PUPR, yaitu menerapkan lawan arah dari km 126 sampai km 117. Diharapkan lalu-lintas yang dari Semarang ke Jakarta bisa tertangani secara cepat dan baik," kata dia, melalui siaran pers, Selasa (9/2).
Untuk hari ini, dia juga menargetkan untuk memberlakukan lawan arus sepanjang satu kilometer dari km 122 hingga km 123. Setelah berdiskusi dengan BPJT dan Bina Marga Kementerian PUPR, dia menyatakan, untuk perbaikan jalan amblas di km 122 ditargetkan 20 hari.
Tidak hanya di km 122 dari Cirebon arah Jakarta, kata dia, di km 36 juga terjadi banjir. "Jalur Pantura pun banjir, Karawang, Subang banjir. Ini jadi beban. Jalan itu jadi beban satu-satunya jalan yang akan dilalui. Tentunya ini masih bisa dikelola dengan lawan arus, ini bisa ditangani. Kepada masyarakat yang lewat km 122 jalan tol Cipali untuk bersabar sambil menunggu proses perbaikan," katanya.
Presiden Direktur PT Astra Tol Cipali, Firdaus Azis, meminta maaf kepada masyarakat lantaran adanya musibah amblasnya jalan tol di km 122 tanpa ada indikasi sebelumnya. "Karena tidak ada tanda-tanda akan terjadi pergeseran tanah di bawah, biasanya ada indikasi, ini tidak ada indikasi. Saat ini tindakan preventif kami adalah dengan membangun lajur sementara yaitu lawan arus," kata dia.
Ia berharap dua hingga tiga hari ke depan jarak penggal jalan yang diberlakukan lawan arus bisa diperpendek. Ia mengimbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas di jalur itu dengan mengurangi kecepatan.
Jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dimulai pembangunannya pada 2011 dan mencapai lebih dari 85 persen pembangunan pada 2014, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Jalan tol Cipali diresmikan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni di 2015.