REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan ulama, khususnya yang lansia, untuk mendapat vaksinasi Covid-19. PBNU menilai, ulama atau kiai memang sudah seharusnya mendapat prioritas karena banyak bersinggungan dengan masyarakat.
“Saya atas nama PBNU minta kiai diprioritaskan karena mengurus orang sejak lahir sampai mati,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud, Selasa (9/2).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan para ulama akan mendapat prioritas untuk divaksinasi Covid-19. Ulama digolongkan dalam kelompok petugas pelayanan publik yang akan menerima vaksinasi Covid-19 mulai Maret 2021.
“Yang kami definisikan sebagai petugas pelayanan publik yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemimpin organisasi Islam. Jadi ulama masuk dalam kelompok petugas pelayanan publik,” kata juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.
Kemenkes mencatat total petugas pelayanan publik di Indonesia sekitar 17,4 juta. Vaksinasi kelompok ini dijadwalkan dimulai Maret hingga April 2021, bersamaan dengan kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang jumlahnya sekitar 21,5 juta. Kemudian masyarakat lainnya baru bisa divaksin pada Mei 2021.
Menurut Marsudi, daftar ulama NU yang menjadi prioritas vaksin dibuat di tingkat wilayah. “Yang dapat vaksinnya adalah pihak daerah atau wilayah, mereka belum lapor ke pusat daftarnya karena prosesnya kan masih berjalan,” kata dia.
Namun, ia mengaku mendapat laporan bahwa jajaran PBNU di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan dalam waktu sepekan terakhir ini telah mengagendakan vaksin untuk para kiai. Artinya, kata dia, setiap daerah membuat agenda daftar siapa saja ulama yang divaksin.
Marsudi mengaku, ada ulama yang sudah divaksin karena bersentuhan dengan umat. Sebab vaksin telah dikirim, baik di tingkat kabupaten dan di wilayah. “Pimpinan daerah dan pimpinan wilayah itu mengetahui siapa yang harus didahulukan. Saya ucapkan terima kasih untuk itu,” ujar dia.
Pihaknya mencatat pesantren milik NU tercatat sebanyak 26.664. Jika dalam satu pesantren ada lima ulama, artinya tinggal dikalikan dengan 26.664 yang artinya sudah 100 ribu lebih ulama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika