REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengusulkan agar adanya subsidi khusus BBM bagi nelayan kecil dalam rangka membantu mereka dalam menghadapi kinerja mereka saat melaut, terutama dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

"Masyarakat nelayan sangat membutuhkan stimulus untuk menjaga produktivitas dan mengurangi dampak ekonomi," kata TA Khalid dalam Rapat dengan KKP di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut dia, pihaknya seringkali menerima keluhan yang kerap disampaikan oleh nelayan pesisir seperti terkait kecukupan pasokan BBM bagi mereka untuk melaut sehari-hari.

Dengan demikian, lanjutnya, maka diharapkan kepada pemerintah agar ada program subsidi BBM khusus untuk nelayan kecil dengan pengawasan yang ketat, seperti halnya program subsidi pupuk untuk petani.

Terkait dengan tingkat kesejahteraan nelayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan sejumlah capaian kinerja kementeriannya antara lain pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan pada triwulan IV-2020 sebesar 1,06 persen yoy.

Selain itu, ujar dia, capaian lainnya adalah nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada Januari 2021 juga menunjukkan peningkatan dan mencapai lebih dari 100, yakni 102,83 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 101,26 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Dari sisi akses terhadap modal usaha, sambungnya, realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 telah mencapai Rp5,26 triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07 persen. Selama Januari 2021 ini saja, KUR yang terealisasi sebesar Rp365,1 miliar untuk 10.213 debitur atau 11,06 persen dari target 2021 dalam RPJMN sebesar Rp3,3 triliun.

Kemudian untuk realisasi penyaluran dana yang dikelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) periode serupa sebesar Rp295,89 miliar kepada 5.462 pelaku usaha kelautan dan perikanan, sedangkan sepanjang Januari tahun ini sudah tersalurkan sebanyak Rp28,49 miliar kepada 407 pelaku usaha.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan guna mengatasi permasalahan musim paceklik ikan yang kerap terjadi pada awal tahun, maka beragam bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) perlu diberikan kepada nelayan kecil.

"Menteri Kelautan dan Perikanan baru perlu keluar kantor dan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai selama tiga bulan untuk para nelayan," kata Abdul Halim.

Seperti diketahui, musim paceklik atau musim angin barat biasa terjadi pada periode awal Desember hingga pertengahan Februari setiap tahunnya.

Dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat yang mewarnai musim paceklik, Abdul Halim menegaskan nelayan kecil dan anggota keluarganya harus terus dibantu agar dapat tetap bisa menyambung hidup tanpa terjebak ke dalam sejumlah kesukaran seperti berutang ke berbagai pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika