REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyampaikan keluhan para pengusaha dan petani kelapa sawit dalam mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) kepada Presiden Joko Widodo. Moeldoko menyatakan pemerintah akan segera memberikan solusi kepada pengusaha dan petani sawit.
“Apalagi ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan petani. Jadi jangan khawatir, apa yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah akan beri kemudahan sebagai solusi,” tutur Moeldoko saat membuka webinar nasional perkumpulan medali untuk Indonesia dengan tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Kantor KSP, Rabu (10/2).
Moeldoko menegaskan perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil devisa pendapatan negara dan cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara nonmigas, yaitu sekitar 83 persen dari surplus neraca perdagangan nonmigas (periode Januari-Desember 2020).
Dalam hal ini, kontribusi ekspor sawit tahun 2020 mencapai 25,60 miliar dolar AS. Selain itu, kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.
“Artinya jumlah ini sangat besar dan sektor ini sangat sensitif karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini,” terang Moeldoko.
Namun Moeldoko menilai industri sawit seperti dua sisi mata pisau. Di tengah besarnya kontribusi yang diberikan kepada negara, industri sawit harus berhadapan dengan dinamika mengenai dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati hutan dan lahan, termasuk flora dan fauna.