REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR terus berupaya menjalankan fungsi pengawasannya di tengah pandemi covid-19. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan salah satu upaya yang dilakukan DPR yaitu dengan cara mengupayakan pengawasan terhadap pelaksanaan program vaksinasi.
"Mengenai kebijakan vaksinasi Covid-19, DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar dapat berjalan tepat manfaat dan tepat sasaran," kata Puan dalam rapat paripurna, Rabu (10/2).
Ketua DPR perempuan pertama itu mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Ia menilai langkah tersebut sebagai salah satu upaya untuk menangani Pandemi Covid-19.
"Pemerintah agar terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin covid-19, serta terus memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman, bermanfaat, dan halal," tutur mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.
Untuk diketahui pemerintah baru saja melakukan program vaksinasi terhadap kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia), setelah sebelumnya memprioritaskan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah menyiapkan proses pelaksananaan vaksinasi lansia di lapangan dengan sebaik-baiknya.
"Agar berjalan lancar dengan melibatkan semua pihak dan mengerahkan nakes yang ada serta relawan nakes yang belum bekerja untuk dioptimalkan dalam proses vaksinasi agar target dari pemerintah 15 bulan benar terealisasi proses vaksinasinya," kata Rahmad kepada Republika, Senin (8/2).
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai dikeluarkannya izin penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac untuk lansia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kabar baik dan harapan baru dalam rangka pengendalian Covid-19.
Sebelumnya dikabarkan kelompok lansia tidak masuk ke dalam rencana vaksin Sinovac. "Tentu BPOM mengeluarkan izin penggunanan vaksin dikelompok lansia itu didasarkan atas data uji klinis baik di China dan Brasil dari sampel uji klinis usia 60 tahun keatas," ujarnya.
