REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah untuk tidak hanya mengimbau soal disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat. Jokowi meminta pemda ikut aktif membagikan masker untuk menjaga kedisiplinan masyarakat menerapkan 3M.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2). “Jangan hanya juga menyuruh pakai masker kepada masyarakat, pakai masker, pakai masker. Tapi sekarang harus saya tambah perintahnya, juga harus bagi masker. Karena banyak rakyat juga tidak mampu beli masker,” ujar Jokowi, Kamis (11/2).
Untuk menangani pandemi ini, Presiden pun meminta agar pemerintah daerah meningkatkan upaya 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Ia menekankan, tes lacak sangat penting dilakukan untuk segera menemukan masyarakat yang terpapar Covid-19.
Selain itu, ia menginstruksikan agar pemda menyiapkan isolasi terpusat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, dan juga Polri. “Tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan di lapangan, yang paling penting itu. Jadi kalau ditemukan yang terinfeksi virus langsung diisolasi,” tegasnya.
Penanganan pandemi Covid-19 ini, lanjut Jokowi, membutuhkan langkah-langkah ekstra yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pengendalian laju penyebaran virus pun menjadi prioritas utama pemerintah.
Jokowi mengatakan, daerah bisa menerapkan PPKM skala mikro atau dalam lingkup kecil seperti di tingkat RT/RW atau tingkat desa jika ditemukan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Menurutnya, kebijakan ini akan lebih tepat sasaran dan tak memberikan dampak yang lebih luas bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota. Untuk apa? Ini yang sering kita keliru di sini,” tutur Jokowi.
Karena itu, Presiden mengingatkan seluruh jajarannya dan juga pemerintah daerah agar bekerja lebih keras. Pemerintah daerah juga harus melakukan pemetaan zonasi risiko secara detil hingga tingkat RT/RW untuk melaksanakan PPKM berbasis mikro ini.
Selain itu, ia juga meminta agar pemda memberikan perhatiannya terhadap upaya perawatan para pasien. Baik dari sisi penyediaan obat, tempat tidur di rumah sakit hingga kesiapsiagaan tenaga medis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika