REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel mengumumkan kesepakatan dengan Yunani tentang pengaturan perjalanan yang memungkinkan perjalanan bebas karantina. Paspor vaksin kemungkinan akan diterapkan sebagai peraturan perjalanan antarnegara.

"Israel juga mengusulkan sertifikasi vaksinasi sebagai pendorong untuk pergerakan orang antar negara," ujar kepala kementerian ekonomi Israel, Ilan Flus seperti dilansir laman The National, Kamis (11/2). "Ini jelas lebih aman daripada pengujian."

Berbagai negara berencana untuk membuka perbatasan dengan syarat menunjukkan tes Covid-19 negatif yang ditunjukkan sesaat sebelum terbang. Sementara, sertifikat vaksin mungkin menjadi pendahulu untuk paspor vaksin yang direncanakan beberapa negara ketika berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata.

Namun demikian, banyak pemimpin negara kurang antusias untuk meminta bukti vaksinasi untuk persyaratan perjalanan. Sebab, sistem seperti itu dinilai tidak adil dan kemungkinan tidak efektif.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum meyakini bahwa apakah orang yang diinokulasi dapat menulari orang lain atau tidak meskipun mereka tetap tanpa gejala. Paspor vaksin juga dinilai akan menciptakan hierarki kaya dan miskin mengingat akses yang tidak setara ke vaksin di berbagai negara.

Beberapa negara Eropa khawatir bahwa melarang orang yang tidak divaksinasi untuk bepergian akan merusak prinsip blok pergerakan bebas orang. Orang Eropa lainnya, khususnya tujuan liburan seperti Yunani dan Portugal sangat mendukung gagasan tersebut.

"Kami harus mempermudah para pelancong yang memiliki bukti vaksinasi," kata Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis pada Senin lalu saat berkunjung ke Yerusalem. "Saya berharap apa yang kami lakukan dengan Israel pada dasarnya merupakan uji coba untuk apa yang dapat kami lakukan dengan negara lain," ujarnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika