REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah melalui juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer. Menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Newstory Republika, kali ini, mengangkat persoalan 'Buzzer dan Demokrasi Indonesia'. Dalam diskusi ini, anggota Fraksi PKS DPR Almuzzamil Yusuf mengatakan, memang sah-sah saja kalau ada buzzer yang membela kebijakan pemerintah.

Jika cara membela itu dengan diskusi yang baik, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi persoalan, menurut Almuzzammil, adalah adanya buzzer yang melakukan intimidasi dan mem-bully orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tindakan buzzer ini bahkan sampai mencari-cari kesalahan pribadi dan mengungkapkan hal-hal pribadi orang yang kritis ke pemerintah, melalui media sosial.

Kalau memang pemerintah tidak punya buzzer, pemerintah semestinya bisa mengungkap mereka. Karena buzzer ini, cara kerjanya sangat terstruktur-sistematis dan masif (TSM). Negara punya instrumen polisi dan intelijen yang punya kemampuan dan teknologi untuk mengungkap siapa mereka.

Berikut adalah Newstory dengan tema 'Buzzer dan Demokrasi Indonesia' :

Ikuti Whatsapp Channel Republika