Senin 15 Feb 2021 16:58 WIB

Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut Tiga Tahun Penjara 

Perbuatan Napoleon dinilai merusak kepercayaan masyarakat pada instusi penegak hukum.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus Yulianto
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/2). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan karena menerima suap 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/2). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan karena menerima suap 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman tiga  tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte. Mantan Kadiv Hubinter Polri itu diyakini telah menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. 

"Menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan," kata Jaksa Junaedi saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2). 

Dalam menyusun tuntutan, jaksa memiliki sejumlah pertimbangan. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai, perbuatan Napoloen  tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, perbuatan jenderal bintang dua itu dinilai merusak kepercayaan masyarakat kepada instusi penegak hukum.

"Sementara hal yang meringankan, terdakwa kooperatif selama peraidangan. Kemudian terdakwa juha baru sekali melakukan tindak pidana," kata jaksa.