REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG -- Komisi II DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), meminta pemerintah daerah untuk mencabut izin agen elpiji nakal. Ini guna mengantisipasi kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kilogram.

"Kami meminta pemerintah daerah dan Pertamina untuk tidak menggunakan perusahaan tersebut sebagai salah satu agen elpiji 3 kg (kilogram)," kata Ketua Komisi II DPRD Belitung Taufik Rizani di Tanjung Pandan, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikannya menyikapi hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pertamina terhadap lokasi gudang nonagen yang kedapatan mengimpan ribuan gas elpiji ukuran 3 kg. "Persoalan gas elpiji ini bukan langka sebenarnya namun karena ada salah satu agen atau non-agen yang melakukan penimbunan," ujar Taufik.

Menurut dia, kelangkaan gas elpiji 3 kg dalam beberapa waktu terakhir ini disebabkan adanya indikasi penimbunan gas elpiji subsidi tersebut. "Karena ini sudah jelas kelangkaan ini diakibatkan oleh mereka, mengapa di simpan di gudang itu, karena di situ bukan gudang yang sebenarnya maka ada indikasi penimbunan perlu ditelusuri," ujarnya.

Komisi II DPRD Belitung juga menyoroti gas elpiji ukuran 3 kg yang dijual dengan harga di atas kesepakatan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Surat Keputusan Bupati Belitung. "HET-nya kalau sesuai SK Bupati Rp 22 ribu sampai Rp 23 ribu per tabung, sekarang mereka bisa jual Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu dari mana sudah tidak benar ini makanya harus tegas izinnya dicabut," katanya.

Pihaknya meminta, kepada masyarakat kategori mampu mau pun industri agar tidak menggunakan gas elpiji subsidi ukuran 3 kg tersebut hanya demi keuntungan semata.

"Tolonglah kalau pihak yang tidak layak menggunakan gas elpiji 3 kg jangan digunakan, misalnya industri mau hanya untung saja jangan pakai gas itu dan untuk ini kami akan terus berkoordinasi mengatasi kelangkaan gas elpiji ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika