REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyekolahkan 200 desa dalam Program Sekolah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) pada 2021 ini. Menurut Kepala Dinas PMD Jabar Bambang Tirtoyuliono, ke 200 desa tersebut akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari akademisi maupun praktisi kewirausahaan mulai April 2021.
Bambang menjelaskan, Sekolah Bumdes merupakan salah satu upaya mereka dalam mendorong desa di Jabar untuk memiliki Bumdes seluruhnya. Saat ini dari 5.312 desa di Jabar baru 4.921 desa yang memiliki Bumdes dan mereka pun tidak semuanya aktif.
"Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kami akan inisiasi untuk dihadirkan Sekolah BUMDes. Jadi sekolah itu nantinya akan menghadirkan pengurus BUMDes bahkan dengan kepala desa diberikan pelatihan mengelola usaha agar BUMDes berkembang," ujar Bambang, Rabu (17/2).
Bambang mengatakan, ke 200 desa tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan potensi usaha mereka kedalam kelompok pertanian dan non pertanian. Mereka akan menyusun kriterianya untuk kemudian disampaikan pada pemerintah kabupaten untuk diusulkan desa mana saja yang sesuai kriteria. "Nanti sekolahnya ada offline dan online di mix dengan sekolah lapangan. Tempatnya bisa di Disnakertrans dengan protokol kesehatan," katanya.
Dengan upaya tersebut, kata dia, bisa direplikasi oleh pemerintah kabupaten sehingga pada 2023 paling lambat, semua desa di Jabar sudah memiliki BUMDes. Selebihnya, kata Bambang, kondisi pandemi saat ini sendi perekonomian yang masih bisa bertahan itu UMKM dan ketahanan pangan. Bicara tentang ekonomi, salah satunya kelembagaan BUMDes. "Soal BUMDes kami dukung dorong untuk segera dibentuk yang targetnya 2023 nanti, 5.312 desa punya BUMDes," katanya.
BUMDes di Jabar, kata dia, menjalankan sembilan jenis usaha. Di antaranya perdagangan, pertanian, simpan pinjam, wisata, pasar desa, kerajinan, dan transportasi. Porsi yang paling banyak usahanya di bidang perdagangan dan jasa ada 63 persen.
Soal pemasaran BUMDes, kata dia, mayoritas menjangkau lokal desa sebesar 75 persen, lainnya regional dan kabupaten. Menurutnya, pihaknya mendorong bagaimana caranya lembaga ekonomi mampu bisa bertahan dan ekspansi usaha banyak. Yakni, bagaimana BUMDes ini bisa menjadi media untuk menampung produk UMKM atau pekalu usaha yang ada di desa untuk memasarkan apalagi tinggal 500 desa yang belum punya jaringan internet.
"Artinya dengan digitalisasi dengan fasilitas internet dengan marketplace BUMDes ini bisa melakukan kegiatan usahanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika