REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand) Padang Defriman Djafri, Ph.D menyarankan pemerintah agar memperkuat model komunikasi risiko vaksinasi guna mencegah penolakan program tersebut di tengah masyarakat.
"Penerapan model komunikasi risiko menjadi penting. Baik di tim satgas pusat maupun daerah agar tidak ada penolakan vaksin di masyarakat," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/2).
Model komunikasi risiko yang disusun tersebut, katanya, harus menjelaskan manfaat vaksinasi serta menangkal hoaks yang bermunculan di tengah masyarakat. Selain itu, menurut dia, guna menyukseskan program vaksinasi Covid-19, pemerintah juga perlu membuat semacam gerakan nasional yang masif dalam menyosialisasikan manfaat dari vaksin.
"Ini juga bagian dari model komunikasi risiko," ujar Defriman, yang juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut. Pemahaman-pemahaman yang utuh kepada masyarakat diyakini akan mematahkan anggapan atau isu-isu bahwa vaksin membahayakan kesehatan.