REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Pemerintah Kamboja mengeluarkan dekrit untuk membentuk sistem pengawasan jaringan Internet sebagaimana yang berlaku di China. Dekrit setebal 11 halaman itu diumumkan ke publik pada Rabu.

Lewat dekrit ini nantinya lalu lintas informasi akan diawasi dan dikendalikan ketat oleh otoritas setempat. Pemerintah akan meningkatkan pemasukan dari transaksi dalam jaringan, serta melindungi keamanan dan ketertiban nasional, budaya, dan tradisi di Kamboja.

Para pengawas atau penjaga gateway nantinya bertugas "mencegah dan memutus seluruh jaringan yang dapat membahayakan pendapatan nasional, keamanan, ketertiban, moralitas, kebudayaan, tradisi dan adat-istiadat".

Dekrit itu diterbitkan setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen dikritik oleh komunitas internasional terkait aksi aparat menindak kelompok masyarakat sipil dan kalangan oposisi. Hun Sen juga kerap dikritik karena memenjarakan lawan-lawan politiknya.