Kamis 18 Feb 2021 11:31 WIB

Penataan Jalan Otista dan Suryakencana Jadi Prioritas

Penataan Jalan Suryakencana berupa pedestrian, taman, park and ride dan terowongan.

Penumpang angkot turun di depan Lawang Suryakancana, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021). Pemerintah Kota Bogor mendapat bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp31 miliar untuk peningkatan jalan di kawasan Suryakencana, Kota Bogor di antaranya digunakan untuk penataan 10 koridor.
Foto: ANTARA/Arif Firmansyah
Penumpang angkot turun di depan Lawang Suryakancana, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/1/2021). Pemerintah Kota Bogor mendapat bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp31 miliar untuk peningkatan jalan di kawasan Suryakencana, Kota Bogor di antaranya digunakan untuk penataan 10 koridor.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pembangunan pada sejumlah program infrastruktur di Kota Bogor menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat guna mendukung kegiatan transportasi dan kegiatan terkait lainnya di Kota Bogor.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran 2019, mengajukan usulan anggaran untuk beberapa program pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah, penataan Jalan Otto Iskandardinata (Otista) dan kawasan Jalan Suryakencana.

"Pada kawasan Jalan Suryakencana, Pemerintah Kota Bogor mengusulkan penataan berupa, pedestrian, taman, park and ride, serta terowongan bagi pejalan kaki menuju ke Kebun Raya Bogor," katanya.

Usulan lainnya yang disampaikan Pemerintah Kota Bogor kepada pemerintah pusat adalah, pembangunan jembatan layang atau "fly over" di Jalan MA Salmun, dan penataan kawasan Stasiun Bogor.

"Salah satu usulan Kota Bogor yang menjadi skala prioritas nasional dan telah terealisasi adalah jembatan layang di Jalan RE Martadinata," katanya.

Menurut Hanafi, ada beberapa usulan lainnya yang belum terealisasi dan masih ditindaklanjuti secara teknis, melalui koordinasi kepada Menko Kemaritiman dan Investasi.

Hanafi menjelaskan, sejumlah tempat di Kota Bogor yang membutuhkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat adalah, rencana pembangunan underpass pintu kereta Kebon Pedes, rencana pembangunan moda transportasi trem, dan penataan GOR Pajajaran.

"Kota Bogor siap menjadi tuan rumah Porda (Pekan Olah Raga Daerah) Jawa Barat tahun 2026, sehingga membutuhkan kesiapan fasilitas olah raga yang lebih layak," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kota Bogor mengusulkan bantuan pembiayaan melalui kementerian terkait. "Artinya beberapa kegiatan infrastruktur yang tidak bisa dibiayai oleh Kota Bogor, maka mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Hanafi mendampingi Wali Kota Bogor Bima Arya, mengikuti rapat koordinasi secara virtual dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan, dengan agenda percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Rapat koordinasi secara virtual yang dilaksanakan pada Selasa (16/2) tersebut diikuti oleh Bima Arya yang didampingi Hanafi, dari Balai Kota Bogor. Pada kegiatan Rakot tersebut, Luhut B Panjaitan, mempresentasikan pembangunan infrastruktur di lima wilayah di Jawa Barat, slah satunya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, serta pengembangan wilayah Bogor, Depok, Puncak, dan Cianjur (Bodekpunjur).

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement