REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung bencana banjir besar yang melanda 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Januari lalu. Di sela peresmian Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, Kamis (18/2) ini, Jokowi menyampaikan, perlu penanganan komprehensif dari hulu ke hilir serta intervensi pemerintah daerah agar banjir tidak lagi terulang.
"Saya titip Pak Gubernur dan seluruh bupati agar intrevensi terhadap rehabilitasi lahan itu sangat penting sekali. Penghutanan kembali, penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan DAS (daerah aliran sungai) yang ada, perlu segera dilakukan secara besar-besaran," ujar Presiden Jokowi di lokasi peresmian Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan, Kamis (18/2).
Jokowi menambahkan, seluruh langkah penanganan yang terintegrasi mencakup hulu sampai hilir dan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitas kawasan DAS menjadi kunci agar kejadian banjir tidak terulang di masa yang akan datang.
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, Januari lalu, Presiden Jokowi mengatakan bencana banjir besar yang terjadi disebabkan curah hujan yang tinggi selama 10 hari berturut-turut. Akibatnya, Sungai Barito yang memiliki daya tampung hingga 230 juta meter kubik ini tak mampu menahan derasnya luapan air.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati sempat mengatakan, pembukaan lahan di Kalsel makin masif beberapa waktu terakhir. "Hal ini menyebabkan berkurangnya efektivitas daerah aliran sungai (DAS) yang memperparah terjadinya banjir," kata Nur.
Berdasarkan pengamatan Walhi, kata dia, sebanyak 50 persen dari total wilayah seluas 3,7 juta hektare di Kalsel sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut diperparah dengan kurang baiknya tata kelola sumber daya alam (SDA).
"Catatan Walhi Kalimantan Selatan, terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang tersebut masih berstatus aktif, sebagian lagi ditinggalkan tanpa reklamasi," kata Nur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika