Kamis 18 Feb 2021 13:35 WIB

Meski Dinilai Positif, PJJ di Kota Bogor Menambah Masalah

Orang tua resah terkait siswa atau anak yang ketergantungan gadget.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Hiru Muhammad
Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) berbincang dengan guru saat sidak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di SMPN 10 Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2020). Sidak tersebut untuk melihat kondisi dan evaluasi PJJ yang belum berjalan maksimal seperti terbatasnya kuota dan jaringan internet yang lambat serta 30 persen siswa tidak mampu yang tidak memiliki gawai di Kota Bogor.
Foto: ANTARA/Arif Firmansyah
Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) berbincang dengan guru saat sidak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di SMPN 10 Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2020). Sidak tersebut untuk melihat kondisi dan evaluasi PJJ yang belum berjalan maksimal seperti terbatasnya kuota dan jaringan internet yang lambat serta 30 persen siswa tidak mampu yang tidak memiliki gawai di Kota Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Dewan Pendidikan Kota Bogor, Deddy Djumiawan memint ada peningkatan dari kualitas tenaga pendidik di Kota Bogor selama pandemi Covid-19. Meski demikian, Deddy turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi.

Deddy menilai, sejumlah daerah di Kota Bogor terbagi atas dari daerah yang siap, hingga yang paling tidak siap melaksanakan PJJ. Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Bogor melakukan berbagai upaya. Salah satunya yakni membuat program wifi gratis.

“Kalau pandangan saya untuk PJJ Kota Bogor tahun 2020 saya nilai positif, cukup baik. Secara teknis kan diserahkan ke bagian masing-masing, pemerintah pusat cuma mencanangkan PJJ aja. Di tengah segala kekurangan, Pemkot melakukan berbagai upaya,” ujar Deddy, Kamis (18/2).

Dalam rangka mengupayakan PJJ, terutama untuk masyarakat yang terkendala atas kuota ponsel, Pemkot Bogor membuat program wifi gratis. Meski program itu dilaksanakan bersamaan dengan diluncurkannya kuota gratis dari pemerintah pusat. “Tapi paling tidak Pemkot sudah ada inovasi untuk mengatasi masalah kuota,” tutur Deddy.

Secaea teknis, Deddy mengatakan ada beberapa kendala yang terjadi selama program wifi gratis dari Pemkot Bogor dijalankan. Meski menurutnya, kendala yang terjadi tidak menyebabkan masalah yang cukup berat. 

Misalnya, meski wifi gratis sudah tersedia, masih ada siswa yang tidak memiliki gadget sendiri. Sehingga penggunaan wifi gratis tidak merata. 

“Tapi kalau secara general, Pemkot sudah cukup bagus menyikapi PJJ yang dicanangkan pemerintah pusat. Karena kan kondisi darurat, tanpa perencanaan di awal, jadi semua perencanaan dibuat pada saat itu juga,” ucapnya.

Terpisah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, Bidang Cybercrime dan Pornografi, Sumedi mengungkapkan sistem PJJ secara tidak langsung menambah beberapa permasalahan. Di antaranya, keresahan orang tua terkait siswa atau anak yang ketergantungan gadget.

Termasuk pada persoalan finansial, di mana orang tua dipaksa untuk selalu mengeluarkan dana untuk menunjang sistem PJJ ini."Semua pembelajaran ini kan melalui online dengan handphone sebagai medianya. Jadi otomatis tingkat ancaman gangguan kecanduan anak-anak semakin tinggi," ungkap Sumedi.

Meski orang tua memegang peran penting dalam hal pengawasan selama pembelajaran dilakukan di rumah. Sumedi menilai, keberadaan guru sebagai tenaga pendidik juga tidak kalah penting.

Khususnya dalam memberikan nasihat kepada siswa. Sehingga kegiatan kunjungan guru kepada siswa juga butuh dilakukan. "Guru memiliki peran penting. Tidak hanya memberi materi, tapi bagaimana contoh yang diberikan atau cara belajar harus prokes di rumah. Agar anak-anak tetap ingat kalau mereka adalah murid," pungkasnya.

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement