REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ada "potensi kekerasan dalam skala yang lebih besar di Myanmar," kata pelapor khusus PBB sambil mendesak komunitas internasional untuk menghentikan militer melanjutkan "solusi kekerasan ini."

Pasukan telah dikirim ke pusat bisnis di Yangon dan kota-kota sekitarnya di mana pengunjuk rasa telah merencanakan demonstrasi massal pada Rabu (17/2), sebut Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar.

“Dahulu, pergerakan militer seperti itu mempelopori aksi pembunuhan, penculikan, dan penahanan secara massal,” tekan dia.

"Saya takut akan peristiwa kedua perkembangan ini - protes massal yang direncanakan dan pasukan berkumpul - kita bisa berada di tebing di mana militer melakukan kejahatan yang lebih besar terhadap rakyat Myanmar," imbuh dia lagi.

Dia meminta pemerintah, individu, dan entitas yang "mungkin memiliki pengaruh pada otoritas militer Myanmar" untuk meyakinkan junta agar menghindari kekerasan dan mengizinkan aksi protes yang damai.

Baca juga : Peretas Incar Situs Pemerintah Militer Myanmar

Ikuti Whatsapp Channel Republika