REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan kunjungan resmi ke Singapura bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Kamis (18/2). Kedua Menlu bertukar pandangan selain soal bilateral, juga membahas perkembangan situasi yang berlangsung di Myanmar.
Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura, Menlu Vivian mendesak semua pihak yang terlibat menahan diri dan mengambil langkah segera untuk meredakan situasi. Dia menekankan, tidak boleh ada kekerasan terhadap warga sipil tidak bersenjata.
"Secara khusus, peluru tajam tidak boleh ditembakkan ke warga sipil tak bersenjata dalam keadaan apapun," ujar Menlu Vivian dalam keterangan pers Kemenlu Singapura, Kamis (18/2).
Kedua Menlu awalnya menyatakan keprihatinan yang besar atas situasi yang tak menentu di Myanmar. Kedua negara kemudian mengungkapkan harapan bahwa semua pihak yang terlibat akan memelihara dialog dan bekerja menuju resolusi damai dan rekonsiliasi nasional di Myanmar, termasuk kembali ke jalur transisi demokrasi.
Kedua Menlu sepakat, ASEAN dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mengembalikan keadaan normal serta stabilitas di Myanmar.
Baca juga : PBB: Militer Myanmar Bisa Lakukan Kejahatan Lebih Besar
Keduanya juga membahas kemungkinan langkah selanjutnya bagi ASEAN untuk menangani situasi di Myanmar. Termasuk bagaimana hal itu dapat mendorong dialog inklusif dengan semua pemangku kepentingan utama, termasuk mitra eksternalnya.
"Kedua Menlu menyatakan dukungan kuat agar Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Informal yang diusulkan tentang Myanmar diadakan secepat mungkin, untuk memfasilitasi pertukaran pandangan yang konstruktif dan mengidentifikasi kemungkinan jalan ke depan," ujar pernyataan Kemenlu Singapura.
Sebelumnya Menlu Singapura mengatakan, tidak mendukung sanksi yang meluas terhadap Myanmar. Sebab menurutnya, sanksi sebagai tanggapan atas kudeta di sana, bakal merugikan warga negara biasa.
Berbicara di depan parlemen Vivian Balakrishnan Selasa (16/2) mengatakan, dirinya dan pemerintah Singapura berharap pembebasan para tahanan termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint serta tokoh politik lain, sehingga mereka dapat merundingkan apa yang menjadi masalah dengan militer yang melakukan kudeta.
Singapura sebagai investor utama di Myanmar, Vivian mengatakan, prihatin dengan bentrokan kekerasan pada protes damai, penangkapan pegawai negeri, pemadaman internet, hingga penempatan pasukan dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan kota. "Ini perkembangan yang mengkhawatirkan. Kami mendesak pihak berwenang menahan diri sepenuhnya," katanya.
Baca juga : Peretas Incar Situs Pemerintah Militer Myanmar
Ikuti Whatsapp Channel Republika