REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengungkapkan, ada 175.590 siswa kelas 12 SMA dari 1.523 lembaga yang akan mengikuti Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB2KS) sebagai penentu kelulusan. Wahid mengkungkapkan, dua ujian tersebut akam dilaksanakan dalam waktu yang berbeda.
Untuk pelaksanaan USP yang diselenggarakan sekolah, mulai dilaksanakan pada Februari 2021. Ujian yang dinilai mulai penugasan, portofolio, ujian praktik, hingga ujian mandiri. USP inilah yang dijadikan salah satu dasar untuk menentukan kelulusan siswa.
"Karena para guru yang paling tahu apa yang diajarkan ke siswa. Kegiatan ini juga dalam rangka implementasi merdeka belajar. Sekolah yang paling tahu kemampuan siswanya,” ujar Wahid di Surabaya, Kamis (18/2).
Wahid menjelaskan, dalam pelaksanaannya sekolah diajarkan untuk membuat soal dan ujian sendiri. Selain itu, sekolah juga membentuk tim penyusun dan penelaah soal. Karena harus mengacu pada standar kompetensi kelulusan. "Ini kebijakan yang luar biasa dari Kemendikbud. Karena kalau ujian nasional (UN), seringkali tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya di sekolah. Karena ditemukan soal-soal yang siswa belum diajari di sekolah," ujarnya.
Wahid menambahkan, dampak psikososial dari UN sangat tinggi. Salah satunya mendorong para orang tua siswa berlomba-lomba mencari tempat bimbingan belajar. Dari tempat Bimbel tersebut, siswa mendapatkan kisi-kisi UN. Bahkan tak jarang ada yang sampai melakukan kecurangan.
"Sedangkan USP yang dilaksanakan sekarang sangat baik karena mencerminkan kemampuan siswa di sekolah. Tapi, ini pun bukan satu-satunyanya parameter penentu lulus," kata dia.
Terkait pelaksanaan EHB2KS yang diselenggarakan Dindik Jatim, Wahid menjelaskan hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan disparitas kualitas satuan pendidikan antar kabupaten/kota di Jatim. Dari data tersebut akan dilakukan treatment khusus, salah satu targetnya tidak terjadi disparitas kualitas. Dengan begitu, diharapkan kualitas sekolah sesuai standar pendidikan.
“Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa dalam pendidikan di Jatim. Melalui EHB2KS Dindik Jatim dapat mengukur dan mengetahui kemampuan siswa pada masing-masing sekolah terhadap standar pendidikan,” kata Wahid.
Tujuan lainnya, lanjut Wahid, untuk mengukur sampai di mana kemampuan siswa memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan selama pembelajaran jarak jauh. Wahid menambahkan untuk pelaksanaannya, EHB2KS rencananya akan diselenggarakan pada akhir Februari atau Maret. Sedangkan untuk bentuk soal mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang meliputi numerasi, literasi, dan penalaran.
“Bentuk soal mirip UTBK. Sehingga siswa bisa terlatih saat mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) nantinya. Dari soal-soal EHB2KS diharapkan siswa lebih mudah untuk masuk perguruan tinggi. Termasuk mulai mempelajari siswa menjawab soal-soal berbentuk AKM,” ujarnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Teguh Sumarno mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB2KS) sebagai penentu kelulusan siswa SMA. Menurutnya, harus ada standar penentu kelulusan setelah pemerintah menyerahkan kelulusan pada sekolah masing-masing.
“Jika diamati metode ini sebenarnya kurang pas, karena sekolah pasti akan meluluskan murid-muridnya. Ini artinya harus ada standar yang ditetapkan. Standar ini, nantinya akan menjadi pegangan bagi guru satuan pendidikan dan daerah untuk meluluskan siswa,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika