REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sejumlah langkah disiapkan pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna mempercepat upaya percepatan penanganan stunting.

Agar pelaksanaan penanggulangan stunting efektif dan tepat sasaran, BKKBN akan mengerahkan sebanyak 1,2 juta kader di lapangan.

”BKKBN kan punya perangkat di daerah, kita punya perwakilan di seluruh provinsi. Hampir 23.600 penyuluh di lapangan, dan 1,2 juta kader di desa. Kita akan kerahkan itu semua,” ujar Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam keterangan persnya, Jumat (19/2).

Untuk melakukan penurunan stunting di lapangan, pihaknya akan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN). Para kader di desa-desa dan penyuluh itu selama ini sudah sering melakukan pendampingan kepada keluarga aseptor Keluarga Berencana (KB).

”Mereka sering datang untuk sosialisasi dan advokasi supaya masyarakat mau menggunakan alat kontrasepsi,” katanya.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

”Kita juga akan kerahkan mahasiswa menjadi pendamping dan mendata stunting. Saya juga gandeng swasta, BUMN, BUMD. Kami harus lebih banyak menggandeng swasta,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk BKKBN sebagai leading sector percepatan penanganan stunting. Mengacu pada hasil riset Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan pada 2019, terdapat 5 juta bayi lahir di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, sebanyak 27,6% di antaranya dalam kondisi stunting. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika