REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Pasukan pemberontak di Tigray, Ethiopia, pada Jumat (19/2), mengajukan delapan syarat untuk memulai perundingan perdamaian dengan pemerintah. Beberapa syarat itu di antaranya menunjuk penengah dari pihak asing dan membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Juru bicara Barisan Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), Liya Kassa, mengumumkan syarat memulai negosiasi damai dengan pemerintah lewat laman Facebook Dimtsi Weyane TV. Stasiun televisi itu dikelola oleh TPLF.
Sebelumnya Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed meluncurkan serangan udara dan darat demi memberantas pasukan pemberontak bersenjata TPLF setelah kelompok pemberontak itu menyerang markas militer di Tigray pada 4 November 2020. TPLF sebelumnya adalah salah satu partai politik yang paling berpengaruh di Tigray dan pernah berkuasa di Ethiopia.
Abiy mengumumkan kemenangan atas operasi militer di Tigray kurang dari satu bulan setelah TPLF mundur dari ibu kota Tigray, Mekelle. Tentara TPLF juga mundur dari kota-kota besar, tetapi pertempuran di beberapa daerah masih berlanjut. Sebagian besar anggota TPLF masih bergerilya, tetapi pemerintah federal Ethiopia telah menangkap atau menewaskan beberapa anggota.
Juru bicara Abiy dan kepala satuan tugas untuk operasi militer di Tigray belum menjawab pertanyaan terkait syarat perundingan perdamaian itu. Pemerintah pada November tahun lalu mengatakan pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan TPLF sampai aturan hukum di Tigray dapat ditegakkan.
Setelah mengumumkan kemenangan, pemerintah mengatakan akan fokus menangkapi para anggota senior TPLF. Syarat lainnya yang diajukan TPLF termasuk meminta Eritrea menarik tentaranya dari Tigray. Keberadaan militer Eritrea di Tigray jadi salah satu isu yang membuat konflik kian panas.
Eritrea membantah ada tentara mereka yang beroperasi di wilayah Ethiopia. Namun, puluhan saksi mata mengatakan mereka telah melihat keberadaan tentara Eritrea.
Pemerintahan ditangguhkan
TPLF juga meminta pemerintahan sementara yang ditunjuk Pemerintah Ethiopia segera diberhentikan. Abiy menunjuk pemerintahan baru saat pemberontakan berlangsung.
Barisan pemberontak mengatakan para pejabat yang terpilih lewat pemilihan daerah pada September 2020 harus diperbolehkan kembali menjabat.
PM Abiy menyebut pemilihan umum di Tigray ilegal.Sejak pertempuran berlangsung di Tigray, ribuan orang diyakini tewas dan 950 ribu warga terpaksa mengungsi.Verifikasi terhadap informasi yang beredar soal Tigray masih sulit dilakukan karena pemerintah mengontrol ketat akses komunikasi di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika