REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk kembali menyakinkan masyarakat soal keamanan dari vaksin Covid-19. Sebab, 54,2 persen dari 41 persen responden yang tidak bersedia divaksin menyatakan enggan divaksinasi karena khawatir dengan efek samping vaksin Covid-19.

"Ini alasan yang menurut saya justified dan legitimate ya, sehingga pihak pemerintah harus menjelaskan bahwa vaksin Covid ngga punya efek samping yang berbahaya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi saat merilis survei Indikator terkait kesediaan masyarakat untuk vaksinasi Covid-19 saat merilis survei yang disiarkan secara daring, Ahad (21/2).

Burhanudin mengatakan, dari 1.200 responden yang disurvei Indikator pada 1-3 Februari, sekitar 54,9 persen yang bersedia untuk divaksinasi, 41 persen responden yang kurang atau tidak bersedia, dan 4,2 persen tidak menjawab.

Ia menilai jumlah 41 persen ini merupakan angka  yang besar. Sebab, ini berpengaruh pada upaya keberhasilan vaksinasi yakni mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Ini jadi masalah karena vaksinasi pada dasarnya untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya Kang Emil, Pak Ganjar, kita bersedia tapi tetangga nggak divaksinasi, nggak mau ya nggak fair, padahal ini demi tercapai kekebalan komunitas," ujarnya.

Burhanudin menjelaskan, pada survei Desember 2020, persentase responden yang kurang atau tidak bersedia divaksin jumlahnya ada 43 persen. Artinya, jika dibandingkan survei pada Februari hanya turun dua persen.

"Artinya efek Presiden Jokowi ada, tapi hanya dua persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia, tapi yang kurang dan tidak bersedia ini terlalu besar, karena masih ada 4,2 persen yang tidak jawab," kata Burhanudin.

Ia pun mengungkap alasan dari 41 persen yang tidak bersedia divaksin. Hasilnya, lebih dari setengahnya yakni 54,2 persen menyebut tidak bersedia karena khawatir dengan efek samping vaksin Covid-19 yang belum diketahui saat ini. Sedangkan, ada sekitar 27 persen dari 41 persen yang tidak bersedia ini menilai vaksin tidak efektif.

Selain itu, alasan responden lainnya tidak bersedia divaksin karena merasa tidak membutuhkan vaksin sebanyak 23,8 persen, lalu ada masih ada 10,4 persen yang menilai vaksin tidak halal. Ia melanjutkan, ada juga responden yang menilai tidak merasa perlu vaksin karena sudah ada yang bersedia divaksin yakni 5,9 persen.

"Alasan ini boleh lebih dari satu alasan ya, ada juga alasan nggak mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi itu 3,1 persen," kata Burhanuddin.

Ia mengatakan, mayoritas yang tidak bersedia karena efek samping vaksin adalah perempuan dengan 59,2 persen dan laki laki sebanyak 48,7 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia menggunakan sampel sebanyak 1200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Survei menggunakan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen yang sampelnya berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika