REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah 5 tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak masuk dalam pembahasan di Konferensi Tingkat Tinggi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Jokowi berharap topik karhutla tidak menjadi pembahasan sehingga tak membuat malu negara.
"Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, di pertemuan negara-negara ASEAN ada 1, 2, 3 negara membicarakan lagi soal (karhutla) ini. Dalam 5 tahun ini sudah tidak ada jangan sampai ada lagi, saya titip itu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (22/2).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pengarahan untuk peserta "Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021". Hadir dalam rapat tersebut secara langsung antara lain kepala-kepala daerah yang daerah-nya rawan karhutla seperti Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Bupati Pulau Pisau.
Selain itu hadir juga Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfur MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta para pejabat terkait lainnya yang hadir secara langsung maupun virtual. "Malu kita, dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," kata Presiden berharap.
Mahfud MD dalam laporannya mengatakan terjadi penurunan angka karhutla. Pada 2015, terjadi karhutla di lahan seluas 2.610.000 hektare, selanjutnya pada 2019 mencapai 1.592.010 hektare sedangkan pada 2020 tercatat 296.942 hektare.
"Kita perlu mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang karena 99 persen karhutla adalah ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja," kata presiden.
Pembakaran hutan tersebut menurut presiden karena motif ekonomi sebagai alasan utama. "Karena saya tahu pembersihan lahan dengan pembakaran itu adalah cara yang paling murah, tapi ini sudah mulai edukasi kepada masyarakat, ke perusahaan dan korporasi tidak boleh, harus ditata ulang kembali, cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahan tidak dengan cara membakar," kata presiden.
Presiden Jokowi juga meminta agar para kepala daerah maupun aparat TNI dan Polri melakukan monitoring dan pengawasan hingga tingkat bawah. "Di Riau bagus, Poldanya punya aplikasi teknologi untuk mengecek sampai bawah. Libatkan babinsa, bhabinkamtibmas, kepala desa untuk pencegahan, beri edukasi terus menerus kepada perusahaan, korporasi masyarakat, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hot spot," ucap presiden.
Tidak ketinggalan Presiden meminta agar tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut menjelaskan ke masyarakat akan bahaya karhutla bagi kesehatan dan dampak ekonomi yang tidak kecil. "Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun, belum kerusakan ekologi dan ekosistem kita," ujar presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika