Selasa 23 Feb 2021 00:03 WIB

Legislator PDIP Pertanyakan Efektivitas Sumur Resapan

Legislator PDIP pertanyakan efektivitas sumur resapan saat banjir

Banjir Jakarta (ilustrasi)
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Banjir Jakarta (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan efektivitas program sumur resapan yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan bagi banjir di DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan banjir kembali mengepung ibu kota di awal tahun 2021.

Bahkan, Ida mengatakan setidaknya sudah tiga kali DKI Jakarta dilanda banjir pada bulan Februari ini dengan banjir paling parah terjadi pada hari Sabtu (20/2), ada 113 RW terendam banjir di Jakarta. "Seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong," ucap Ida di Jakarta, Senin (22/2).

Baca Juga

Politikus senior PDIP ini membeberkan pada tahun ini Pemprov DKI menganggarkan Rp400 miliar untuk program sumur resapan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021. Ida menyayangkan jika anggaran Rp400 miliar itu untuk menjalankan program drainase vertikal yang belum terbukti ampuh menanggulangi banjir di Ibu Kota.

"Sayang banget, padahal anggaran hampir Rp 400 miliar," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf tetap bersikukuh menyebut program pembuatan sumur resapan efektif dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. Juaini mengklaim beberapa lokasi yang sebelumnya kerap tergenang pun kini bebas banjir, seperti di Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

"Sangat efektif, ya, beberapa lokasi yang selama ini sering terjadi genangan, di lokasi itu karena ada sumur resapan air hilang lari ke sumur resapan," katanya.

Meski demikian, Juaini mengakui pembuatan sumur resapan yang telah rampung dibuat masih jauh dari target.Pasalnya, baru 2.794 sumur resapan yang dibuat pada tahun 2020 masih jauh dari pencanangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menargetkan 1,8 juta sumur resapan. "Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua. Nah sekarang lagi diproses vendornya, ada 100. Kami harapkan vendornya banyak jadi yang kerja juga banyak sehingga program bisa cepat kami jalankan," tuturnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement