Selasa 23 Feb 2021 06:15 WIB

Pemerintah Mulai Antisipasi Karhutla

Sebanyak 137 titik karhutla terjadi di sejumlah daerah sejak Januari.

Rep: Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra, Amri Amrullah/ Red: Ilham Tirta
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Foto: ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWAN
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah dan pejabat terkait agar mewaspadai ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, karhutla telah mulai terjadi di beberapa daerah sejak akhir Januari seperti di Riau ditemukannya 29 titik dan Kalimantan Barat 52 titik.

Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2). “Saya ingin mengingatkan kita semuanya, meskipun saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor, namun kewaspadaan kita terhadap ancaman karhutla dan lahan tidak boleh kendor,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta agar daerah menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detil. Sinergi antar pihak terkait pun harus semakin diperkuat sehingga eksekusi di lapangan juga semakin efektif. Jokowi tak ingin, karhutla kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. “Ini hati-hati pak Gubernur Riau. Meskipun bisa ditangani, jangan sampai ada muncul lagi,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan potensi karhutla di Sumatera pada Februari ini karena cuaca telah mulai panas. Sedangkan pada Mei hingga Juli, potensi karhutla juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi.

“Puncaknya di bulan Agustus-September. Nah kita ini harus betul-betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang. Planningnya disiapkan, organisasi dicek betul sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya,” kata Jokowi.

Jokowi juga kembali mengingatkan para pimpinan TNI-Polri di daerah agar terlibat aktif dalam pencegahan bencana karhutla. Kesepakatan bersama Panglima TNI dan Kapolri sejak 2016 terkait penanganan karhutla adalah pencopotan jabatan bila terbukti gagal mengantisipasi dan menangani karhutla.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan membesar, dan tidak tertangani dengan baik. Aturan mainnya tetap sama. Belum saya ganti. Yaitu, dicopot. Yaitu, diganti. Jelas?" ujar Jokowi.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, peristiwa karhutla pada 2020 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, sejumlah wilayah tercatat masih mengalami karhutla, seperti di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pada Januari 2021, sejumlah daerah yang tercatat telah mengalami karhutla yaitu Aceh 3 titik, Sumatera Utara 9 titik, Riau 29 titik, Kepulauan Riau 4 titik, Jambi 2 titik, Sumatera Selatan 5 titik, Kalimantan Barat 52 titik, Kalimantan Tengah 12 titik, Sulawesi Tenggara 20 titik, dan Papua 1 titik.

 

Berdasarkan prediksi BMKG, kata Mahfud, sejumlah daerah di selatan Khatulistiwa seperti di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan diperkirakan mendapatkan curah hujan kategori menengah rendah pada periode Agustus-September 2021. “Wilayah-wilayah tersebut perlu dapat atensi lebih di samping provinsi yang secara historis rawan karhutla,” kata dia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa di seluruh Indonesia agar terlibat aktif. Pihaknya akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para kepala desa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran.

"Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan," kata dia.

Penanganan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan telah mengantongi 57 nama pemilik lahan yang terbakar. Penindakan hukum akan dilakukan terhadap pemilik lahan yang sengaja melakukan pembakaran. Sanksinya berupa penyegelan, tidak boleh digunakan selama lima tahun, dan didenda.

"BPN sudah mengirim nama-nama pemilik lahan yang terbakar dan saat ini sudah tercatat sekitar 57 nama dari pemilik lahan tersebut," katanya, kemarin.

Sutarmidji menyampaikan pihaknya belum bisa menetapkan siaga karhutla. Sebab, baru satu kabupaten/kota yang menetapkan hal tersebut di wilayahnya.

Sementara, Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi menuturkan, pihaknya telah menangani tiga kasus karhutla sejak 1 Januari 2021. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Tiga tersangka perorangan dengan luas lahan terbakar yang disidik seluas 6,25 hektare," kata Agung, kemarin.

Sementara, jumlah titik api yang ditemukan di Provinsi Riau per Ahad (21/2), berjumlah 97 titik api yang berasal dari 103 hotspot. Petugas gabungan menghadapi berbagai kendala dalam penanganannya, diantaranya cuaca panas, angin kencang, dan sumber air yang jauh. "Api sudah padam dan dilakukan upaya pendinginan di beberapa lokasi titik api," kata dia.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement