REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parameter Politik Indonesia dalam survei terbarunya mendapati temuan bahwa 30,2 persen responden lebih suka jika kombinasi calon presiden dan calon wakil presiden dari kalangan militer-sipil. Sosok capres yang tepat dapat dilihat dari komitmen kebangsaan dan kenegaraan sosok tersebut.
Menanggapi itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bagi Partai Demokrat latar belakang baik sipil maupun militer, tidak menentukan seseorang pantas atau bakal sukses dalam memimpin negeri.
"Begitu juga dengan pangkat dan jabatan yang pernah diraih sebelumnya," kata Herzaky kepada Republika, Senin (22/2).
Selain itu, bagi Demokrat, sosok capres yang dianggap pantas memimpin negeri adalah mereka yang dapat berdiri di semua golongan. Serta, memperjuangkan harapan seluruh rakyat, terutama kaum termarjinalkan.
"Begitu juga dengan komitmennya kepada demokrasi. Apakah beliau sosok yang demokratis ataukah pemimpin berlakon demokratis, padahal memendam karakter otoriter akut? Tentunya pengalaman adalah guru terbaik," ujarnya.
Menurutnya, bagaimana seseorang bisa dipercaya bakal memperjuangkan keadilan dan berintegritas tinggi saat menjabat sebagai presiden, jika dalam mengejar jabatannya menggunakan cara-cara tidak terpuji, seperti abuse of power. "Character is a must, begitulah yang selalu ditekankan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," tuturnya.
Sebelumnya, survei Parameter Politik Indonesia terhadap peta kompetisi calon presiden masa depan menemukan jika kombinasi calon presiden dan calon wakil presiden dari militer-sipil paling diminati publik. Dari survei terhadap 1.200 responden, ada 30,2 persen responden memilih militer-sipil untuk menjadi capres-cawapres.
Sedangkan, kombinasi capres cawapres dari sipil-sipil sebesar 26,1 persen, diikuti dengan kombinasi sipil-militer 18,6 persen, dan militer-militer 11,1 persen. "Kombinasi latar belakang militer-sipil paling diminati publik 30,2 persen dibanding sipil-sipil 26,1 persen," kata Direktur Eksekutif Paramater Politik Adi Prayitno dalam rilisnya, Ahad (21/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika