REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Kota Hong Kong Carrie Lam menilai reformasi elektoral sudah sangat jelas dibutuhkan. Hal ini disampaikan satu hari setelah pemerintahan pusat China memberi sinyal akan menggelar perubahan besar demi memastikan Hong Kong hanya dipimpin orang-orang 'patriotik'.
Lam mengatakan gejolak dan perpecahan yang terjadi di kota semi-otonom tersebut, termasuk gelombang unjuk rasa 2014 dan 2019 menunjukkan selalu ada orang 'agak memusuhi' pemerintah pusat China. Lam mengatakan ia memahami Beijing cukup khawatir.
"Saya dapat memahami pemerintah pusat sangat khawatir, mereka tidak ingin situasi sedemikian buruk sehingga 'satu negara, dua sistem' tidak dapat diimplementasikan," kata Lam dalam konferensi pers rutin, Selasa (23/2).
Kerangka 'satu negara, dua sistem' memberikan warga kota Hong Kong hak sipil yang tak dapat dinikmati warga China Daratan. Pengunjuk rasa mengatakan kebebasan Hong Kong dikikis karena Beijing ingin memperkuat cengkraman mereka di kota itu.
Pernyataan Lam disampaikan satu hari setelah direktur Kantor Urusan Makau dan Hong Kong Dewan Negara Cina, Xia Baolong mengatakan Hong Kong hanya dapat dipimpin orang-orang 'patriotik'. Artinya bukan orang-orang yang melobi negara lain untuk menerapkan sanksi atau 'membuat masalah'.