REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga mengatakan program vaksin gotong royong merupakan bentuk komitmen pengusaha melindungi para karyawan. Pemerintah, ucap Arya, menyambut baik keinginan perusahaan menanggung biaya vaksin para karyawan.
Arya mengatakan pemerintah sendiri sedang menggodok aturan main pelaksanaan vaksin gotong royong. "Yang utama itu karyawan dikasih gratis. Soal pengadaan dari KPK mereka minta supaya tidak banyak pihak, sampai hari ini informasi masih dari Bio Farma grup yang menjadi pengadaan (vaksin gotong royong)," ujar Arya saat webinar bertajuk "Menyongsong Vaksin Gotong Royong" di Jakarta, Selasa (23/2).
Arya mengatakan pemerintah juga masih menunggu data perusahaan dan karyawan yang akan mengikuti program vaksin gotong royong. Pemerintah, ucap Arya, telah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin seperti Sinopharm.
"Ada beberapa pembicaraan, misalnya dengan Sinopharm, belum deal, jumlahnya kan kita belum tahu, kita masih tunggu data, tapi perhitungan kita sekitar lima juta sampai 10 juta (karyawan)," ucap Arya.
Arya menambahkan, program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi gratis yang saat ini sedang berjalan. Arya mengatakan jenis vaksin gotong royong akan menggunakan produsen vaksin yang berbeda dengan vaksinasi pemerintah.
Arya menilai upaya program vaksin gotong royong memiliki sejumlah tantangan, salah satunya terkait ketersediaan pasokan vaksin. Pemerintah, ucap Arya, berusaha mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau agar tidak terlalu membebani perusahaan.
"Ada juga yang bilang nanti dikomersialkan padahal sudah dikatakan gratis untuk buruh, tidak diperjualbelikan," lanjut Arya.
Arya berharap dukungan perusahaan yang menanggung biaya vaksinasi karyawan dapat membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan menciptakan target kekebalan kelompok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika