Selasa 23 Feb 2021 17:17 WIB

KLHK Siapkan 170 Program untuk Pemulihan Pascabanjir Kalsel

170 program disiapkan baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Seorang warga berada di puing-puing rumah akibat banjir bandang di Desa Waki, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Foto: BAYU PRATAMA S/ANTARA FOTO
Seorang warga berada di puing-puing rumah akibat banjir bandang di Desa Waki, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANJARMASIN -- Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah mengatakan pihaknya telah menyiapkan 170 program upaya pemulihan lingkungan pascabanjir di Kalimantan Selatan. Program itu disiapkan baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Hal itu disampaikan pada rapat tindak lanjut upaya pemulihan lingkungan pascabanjir di Kalsel bersama Penjabat Gubernur Kalsel Dr Syafrizal dan jajaran terkait lainnya di Banjarbaru Senin (22/2). Menurut Karliansyah, dari 170 program tersebut, sebanyak 113 program merupakan program jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

Baca Juga

Selain itu terdapat 43 program jangka menengah dan 14 program jangka panjang atau dikerjakan selama lima tahun."Kita hari ini akan menetapkan bersama perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kalsel untuk luasan lahan yang harus dibenahi atau diperbaiki di daerah masing-masing," katanya.

Pada kesempatan tersebut dia menegaskan tentang pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama dalam upaya pemulihan lingkungan dari aktivitas pertambangan maupun perkebunan. Karliansyah mengharapkan komitmen dari perusahaan untuk memperbaiki atau membenahi lingkungan di daerah masing-masing,terutama reklamasi pascatambang.

Penjabat Gubernur Kalsel Syafrizal mengatakan, kolaborasi, komitmen, dan persamaan persepsi dari semua pihak dalam membangun lingkungan merupakan strategi efektif dalam upaya pemulihan lingkungan pasca banjir. "Pertemuan dan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencegah terjadi banjir akibat dari aktivitas pertambangan maupun perkebunan," katanya.

Syafrizal menambahkan, membangun lingkungan butuh waktu, kolaborasi, dan kesamaan persepsi dari semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, dan pihak lainnya."Keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sangatlah penting.Kita tidak mungkin menghentikan aktivitas pertambangan maupun perkebunan, tetapi bagaimana kita bisa terus berupaya dan berkontribusi untuk lingkungan," tuturnya.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement