REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Nursyamsi, Antara
Upaya vaksinasi bagi masyarakat terus bergulir. Setelah berpolemik dengan vaksinasi mandiri, Pemerintah pun sudah menyambut baik keinginan perusahaan menanggung biaya vaksin para karyawan.
Wakil Ketua Umum bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan vaksin mandiri atau diberi nama program vaksin gotong royong akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Shinta menyebut pemulihan ekonomi tidak akan tercipta tanpa adanya upaya pengendalian Covid-19 melalui program vaksinasi.
Shinta mengatakan antusiasme perusahaan terhadap program vaksin gotong royong sangat tinggi dengan jumlah 6.689 perusahaan yang telah mendaftar kepada Kadin. Menurut Shinta, perusahaan memilih membiayai vaksinasi karyawan ketimbang harus terus menerus melakukan tes Covid-19.
"Bagi perusahaan daripada ini tidak bisa terselesaikan memutus rantainya, ya harus ada vaksinasi. Jadi biaya yang dikeluarkan lebih baik untuk vaksinasi daripada terus-menerus (tes Covid)," ujar Shinta saat webinar bertajuk "Menyongsong Vaksin Gotong Royong" di Jakarta, Selasa (23/2).
Shinta menyebut vaksin gotong royong merupakan program sukarela yang bisa diikuti perusahaan untuk membiayai vaksin terhadap karyawan. Shinta menegaskan program vaksin gotong royong menggunakan dana dari masing-masing perusahaan yang tidak akan membebani karyawan.
"Untuk pembiayaan itu bagian dari cost perusahaan, sama saja seperti dana CSR, dana sosial yang harus dikeluarkan saat bencana. Jangan khawatir akan dibebani ke karyawan. Ada juga perusahaan yang mau membiayai vaksin karyawan dan keluarganya, semua atas biaya perusahaan," ucap Shinta.
Shinta mengatakan Kadin saat ini masih menunggu peraturan pelaksanaan dari pemerintah terkait program vaksin gotong royong. Shinta menyampaikan vaksin gotong royong tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi pemerintah, termasuk penggunaan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.
"Untuk fasilitas kesehatan, termasuk tenaga kesehatan itu bisa kami lakukan secara mandiri, kami harus menunggu aturan mainnya dulu, kalau aturannya sudah keluar maka lebih jelas," kata Shinta.
Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Arya Sinulingga, mengatakan program vaksin gotong royong merupakan bentuk komitmen pengusaha melindungi para karyawan. Pemerintah, ucap Arya, menyambut baik keinginan perusahaan menanggung biaya vaksin para karyawan. Saat ini pemerintah sedang menggodok aturan main pelaksanaan vaksin gotong royong.
"Yang utama itu karyawan dikasih gratis. Soal pengadaan dari KPK mereka minta supaya tidak banyak pihak, sampai hari ini informasi masih dari Bio Farma grup yang menjadi pengadaan (vaksin gotong royong)," ujar Arya.
Arya mengatakan pemerintah juga masih menunggu data perusahaan dan karyawan yang akan mengikuti program vaksin gotong royong. Pemerintah, ucap Arya, telah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin seperti Sinopharm.
"Ada beberapa pembicaraan, misalnya dengan Sinopharm, belum deal, jumlahnya kan kita belum tahu, kita masih tunggu data, tapi perhitungan kita sekitar lima juta sampai 10 juta (karyawan)," ucap Arya.
Arya menambahkan, program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi gratis yang saat ini sedang berjalan. Arya mengatakan jenis vaksin gotong royong akan menggunakan produsen vaksin yang berbeda dengan vaksinasi pemerintah.
Arya menilai upaya program vaksin gotong royong memiliki sejumlah tantangan, salah satunya terkait ketersediaan pasokan vaksin. Pemerintah, ucap Arya, berusaha mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau agar tidak terlalu membebani perusahaan.
"Ada juga yang bilang nanti dikomersialkan padahal sudah dikatakan gratis untuk buruh, tidak diperjualbelikan," lanjut Arya.
Arya berharap dukungan perusahaan yang menanggung biaya vaksinasi karyawan dapat membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan menciptakan target kekebalan kelompok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika