REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain keluarga mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal yang menjadi korban, mafia tanah juga menyasar rakyat biasa. Tidak tanggung-tanggung sebidang tanah dan rumah di Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang ditaksir senilai Rp 180 miliar telah berpindah tangan hak kepemilikannya.

Tiga dari dua terduga mafia tanah sudah berada di tahanan karena kasus lain. "Hari ini saya datang ke Polda, untuk menanyakan hasil laporan yang telah dibuat oleh korban. Di sini jelas, korban ini mutlak korban mafia tanah, yang benar-benar ada di Jakarta intinya, pasti ada," kata kuasa hukum korban, Hartanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Menurut Hartanto, pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus mafia tanah itu ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/365/I/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 21 Januari 2021. Berdasarkan laporan tersebut, polisi sedang melakukan penyidikan terhadap terduga para mafia tanah.

"Di sini jelas lima (mafia tanah) ini, ada dua yang sudah dulu ditahan dengan kasus yang berbeda tapi modusnya sama seperti ini. Di sini terjadi, dua orang ada si GS sama satu lagi HN. GS dan HN ini udah ditangkap lebih dulu, masih ada tiga orang lagi, YK, CR, dan ada MAR," kata Hartanto.

Perwakilan keluarga korban, Dian Rahmiani mengaku, jika pihaknya mengalami kerugian yang besar sekali. Bahkan, dia kehilangan suaminya yang meninggal dunia saat menyadari telah menjadi korban penipuan oleh sindikat mafia tanah. Menurut Dian, suaminya wafat sekitar 13 hari setelah sertifikat tanah itu beralih kepemilikan.

"Kita mengalami penipuan yang berkali-kali, kerugian besar itu menurut kami sangat besar sekali. Kami keluarga besar itu mohon perhatian terutama Presiden kami Joko Widodo dan kapolri dan kapolda untuk membantu kasus kami ini, untuk mengembalikan hak kami," ujar Dian.

Kasus itu berawal saat korban hendak menjual tanahnya seharga Rp 180 miliar. Dian didatangi dua orang bernisial HK dan GS. Keduanya mengaku berniat membeli tanah tersebut dengan cara dicicil sebanyak dua kali. Usai dibujuk rayu, korban pun sepakat menjual tanah warisannya itu ke HK dan GS.

Selanjutnya, pada 8 Maret 2017 korban diajak ke notaris berinisial CMS untuk menandatangani tiga akta formalitas, yang mana hadir tangan kanan HK, yakni KY dan MAR. Kemudian MAR menyerahkan uang tunai dan diberikan cek Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 171 miliar sebagai pelunasan oleh HK. Namun, pada 22 Agustus 2017 korban menerima somasi dari MAR yang mengaku sebagai pemilik tanah.

Praktis korban pun kaget karena sertifikat tanahnya sudah berganti nama. Padahal, ia belum mengganti nama tanah miliknya karena masih dalam proses administrasi. Lebih parahnya lagi, ternyata cek BCA yang diberikan HK sebagai pembayaran tanah itu fiktif alias kosong. Ternyata HK itu seorang broker yang bekerja sama dengan para pelaku lainnya.

"Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan uangnya itu pun masih tak kunjung berhasil," terang Dian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika