REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Provinsi Jabar, tahun ini mulai mengalokasikan program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Boy Iman Nugraha, Pemprov Jabar akan mere-alokasi anggaran Rutilahu reguler menjadi Rutilahu dalam rangka penanganan pasca bencana atau pemulihan untuk kebutuhan hunian bagi korban bencana. "Ini sedang kami coba kurang lebih di 110 unit. Nah itu yang pertama," ujar Boy kepada wartawan, Rabu (24/2).
Menurut Boy, pihaknya pun sedang mengusahakan, mencoba mencari bantuan dari pemerintah pusat melalui program pembangunan rumah sehat dan aman. "Nah hanya memang persyaratannya lebih ketat daripada Rutilahu, ada 9 syarat yang paling berat, yaitu yang paling berat adalah syarat mengenai status hukum tanah," katanya.
Secara prinsip, kata dia, Dinas Perumahan Permukiman akan melaksanakan tugas dari Gubernur pasca kedaruratan selesai. "Jadi kami masuk pada periode pemulihan lah. Alokasinya masih di anggarankan tahun ini, Insya Allah jadi yang pertama kita akan mengalokasikan rutilahu reguler menjadi rutilahu bencana kurang lebih 110," paparnya.
Selain itu, kata dia, yang kedua pihaknya juga akan mencari alternatif lain yang dapat mempercepat ketersediaan hunian bagi korban bencana di Jawa Barat. Prorgram ini, tidak hanya di Bekasi.
"Jadi kami itu itu kan ada bencana banjir ada bencana kemarin yang di Cimanggung, terus ada pergerakan tanah di Sukabumi dengan Kuningan. Nah kami sedang mencari skema seperti apa bantuan yang kita berikan," katanya.
Boy mengatakan, nanti ada verifikasi dulu dilihat situasi rumah korban-korbannya seperti apa. Karena misalnya, yang di Cimanggung huniannya belum selesai jadi ditampung dulu di apartemen transit.
"Ya kurang lebih sekitar di 16 unit yang kita gunakan untuk penampungan korban di Cimanggung di Rancaekek. Intinya kita menggunakan 16 unit karena satu unitnya hanya mampu dihuni oleh 4 orang dengan anak-anak," katanya.
Tetapi, kata dia, korban itu ada yang anaknya yang sudah besar. Jadi mungkin ada ibu, bapak sama anak bungsunya satu kamar terus. Kemudian, yang anak-anak di atas 12 tahun dengan kakaknya jadi satu kamar. "Untuk tahap pertama 110 tadi dialokasikan. Kalau untuk Rutilahu anggarannya Rp 17,5 juta, dan 16,5 untuk itu untuk fisiknya," katanya.
Program ini, kata dia, di luar dari program BNPB makanya, pihaknya hadir pada saat pemulihan. Sementara, kalau BNPB hadirnya pada saat kedaruratan. "Nah kami setelah kedaulatan ini selesai sehingga bisa diinventarisir korbannya. Terus situasinya seperti apa sehingga kita pilah dan pilih mana yang berhak dan mana yang tidak," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika