REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Sumatra Barat Nofrizon mengaku, heran transkasi pengadaan alat pelindung diri (APD) yang dilakukan BPBD Sumbar dilakukan dengan transaksi uang tunai atau cash. Selain itu menurut Nofrizon, transaksi yang dilakukan BPBD Sumbar dengan perusahaan pengadaan APD itu tidak didampingi oleh BPK, Kejaksaan, KPK, Bareskrim dan Inspektorat.
"Ini diawasi inspektorat saja tidak ada. Uang miliaran rupiah dibayarkan pakai sistem cash. Kayak beli cabe," kata Nofrizon di Padang, Rabu (24/2).
Politikus Partai Demokrat Sumbar itu menyebut, Pansus masih terus bergerak melelusuri terkait indikasi penyimpangan anggaran penanganan covid di Sumbar ini. Mereka akan memanggil pejabat dari Pemprov Sumbar seperti BPBD, dan perusahaan pengada APD yang terlibat.
Mereka ingin meminta klarifikasi kebenaran dugaan mark up harga APD seperti handsanitizer. Sebab dari di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ada kecurigaan pengadaan barang dengan harga yang tidak masuk akal dan melibatkan perusahaan yang belum teruji. Seperti pengadaan handsanitizer yang dibeli melalui perusahaan batik.
"Nanti akan kita tanyakan kok bisa perusahaan batik jadi pengada handsanitizer. Kita minta Cv perusahannya. Apakah sudah ada tenaga teknis untuk pembuatan handsanitizer di perusahaan itu. begitu juga dengan hazmat yang dibeli sudah sesuai standar BNPB produknya," ujar Nofrizon.
Nofrizon menjelaskan, sejauh ini dari temuan LHP BPK terkait kepatuhan penanganan pandemi covid-19, anggaran untuk BPBD Sumbar dalam penanganan covid sebesar Rp 160 miliar. Uang yang terpakai berdasarkan laporan BPBD sebanyak Rp 150 miliar. Sementara sisanya Rp 10 miliar sudah dikembalikan ke pemerintah pusat.
Kemudian BPK melakukan audit terhadap Rp 150 miliar tersebut. Dari situ, ada Rp 49 miliar yang dicurigai ada tidak sesuai aturan dan Rp Rp 4,9 miliar uang yang harus dikembalikan karena ada indikasi mark up.
