Rabu 24 Feb 2021 20:44 WIB

Anggaran Papua di Seluruh Kementerian Diminta Diintegrasikan

Anggaran untuk Papua yang tersebar di tiap-tiap kementerian maupun lembaga.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Mas Alamil Huda
Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Foto: KIP/Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pendanaan untuk Papua yang ada di seluruh kementerian maupun lembaga agar dikonsolidasikan. Anggaran untuk Papua yang tersebar di tiap-tiap kementerian maupun lembaga sebaiknya disatukan atau diintegrasikan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan, wapres berharap pendanaan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat bisa selesai dan segera disepakati penganggarannya. Sehingga perencanaan percepatan pembangunan Papua yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat segera direalisasikan tahun ini.

"(Karenanya) apa saja yang bisa dan mungkin segera dilakukan untuk anggaran tahun ini, itu bisa supaya cepat dan disesuaikan dengan perencanaan perencanaan yang sudah dikoordinasikan dengan Bappenas," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat dihubungi, Rabu (24/2).

Namun demikian, Masduki tidak menyebut besaran total yang dibutuhkan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Papua sebagaimana yang disusun Bappenas. "Belum belum, rapat terakhir itu koordinasi Wapres itu bagaimana supaya ada semacam pendanaan Papua di seluruh kementerian itu dikonsolidasi supaya bisa dilaksanakan dan wapres meminta karena wapres ingin segera melaporkan ke presiden untuk segera dibahas dalam ratas," kata Masduki.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hari ini menerima Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah dinas Wapres, Jakarta, Rabu (24/2). Pertemuan salah satunya membahas mengenai rencana percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Wapres dalam pertemuan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi, memberdayakan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua.

"Itu komitmennya pemerintah pusat yang disampaikan wapres, karena wapres yang ditunjuk presiden sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat," ujar Masduki.

Masduki mengatakan, Wapres juga menjelaskan kepada Gubernur Papua jika pendekatan yang digunakan pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua berbasis wilayah adat. Dengan begitu, pemerintah berharap kesejahteraan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat Papua. Wapres juga, kata Masduki, meminta agar Gubernur Papua secara aktif terus melaporkan perkembangan kondisi di Papua kepada pemerintah pusat.

"Berkaitan dengan koordinasi pemerintahan bagaiamana supaya pemerintah di bawah gubernur yang sekarang itu bisa efektif dan dilaporkan bagaiamana perkembangannya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengundang Wapres untuk berkunjung ke Papua. "Wapres menjawab memang sudah bersiap untuk ke Papua, tapi kan segala sesuatunya harus disiapkan, masih lihat situasi kondisinya," kata Masduki.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement