REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, balita bertubuh pendek (stunting) dapat mengancam keberlanjutan generasi masa depan. Apalagi, Indonesia diproyeksi akan mencapai bonus demografi pada 2030.

"Ini tentu perlu kerja keras kita semua. Kita tahu, penanganan stunting menjadi program prioritas pemerintah yang dilakukan besar-besaran," ujarnya usai meninjau langsung kegiatan isolasi mandiri pada tingkat keluarga di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (25/2).

Karena itu, Muhadjir mengundang semua untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Tak hanya itu, Menko PMK mengimbau para pemilik perusahaan agar dapat mendukung upaya penanganan stunting.

Dukungan itu misalnya dengan memberikan cuti hamil serta menyediakan Pojok Laktasi bagi ibu pekerja yang sedang hamil dan menyusui. Sebab, tidak sedikit anak penderita stunting lahir dan tumbuh dengan mengalami kekurangan gizi, bahkan sejak masih berada dalam kandungan termasuk kurang mendapatkan air susu ibu (ASI).

Muhadjir menegaskan, penanganan stunting harus dimulai dari masa kehamilan. Kontrol ke pusat kesehatan masyaralat (puskesmas), bila perlu mendapatkan bantuan makanan tambahan (BMT) untuk bayi. "Sementara kalau ada perusahaan yang belum patuh kita berikan peringatan, namun usahakan jangan ada sanksi yang sifatnya memberatkan perusahaan. Kita sadarkan bahwa ini penting dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak karyawan," ujarnya.

Rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Menko PMK tidak hanya untuk memastikan situasi dan penanganan langsung di lapangan, tetapi juga sangat berguna untuk mendapatkan masukan terkini bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyambut baik ajakan Menko PMK untuk turun langsung dan berkoordinasi di lapangan terkait upaya penanganan stunting.

"Pak Presiden mengharapkan BKKBN menjadi penanggung jawab untuk urusan stunting. Karena itu kami senang sekali diajak oleh Pak Menteri untuk bersilaturahmi kepada bapak ibu sekalian. Sama seperti Pak Menteri, saya ingin mendengar kerepotan apa yang barangkali nanti bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga berkunjung ke Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, untuk mendukung upaya penanganan stunting yang terus dilakukan bersama antara pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait. Berdasarkan laporan Camat Cidahu, angka stunting di kecamatan tersebut sekitar 3,16 persen. Meski lebih rendah dibanding angka stunting nasional (27,67 persen pada 2019), kondisi stunting yang dialami sejumlah balita dan anak tetap tidak boleh disepelekan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika