REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel telah menangguhkan program membagi-bagikan vaksin ke sejumlah negara. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah tokoh yang menggagas kebijakan itu, tapi tanpa melalui diskusi dengan menteri-menteri di kabinetnya.
Netanyahu telah menuai kritik tajam karena mencetuskan program bagi-bagi vaksin ke sejumlah sekutu Israel. “Saya menyambut baik keputusan untuk membekukan transfer vaksin ke negara lain,” kata Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis (25/2).
Gantz telah vokal mengkritik program membagi-bagikan vaksin yang digagas Netanyahu. “Fakta bahwa Netanyahu memperdagangkan vaksin warga Israel, yang dibayar dengan uang pajak mereka, tanpa pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa dia mengira dia menjalankan monarki, bukan negara,” ujarnya.
Menurut Gantz, langkah seperti itu membutuhkan diskusi dan persetujuan. "Hanya keamanan, diplomatik, atau kebutuhan medis mendesak yang dapat membenarkan proses seperti itu. Dan Netanyahu harus mempresentasikannya kepada publik atau setidaknya disetujui oleh forum yang relevan," ucapnya.
Lembaga penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan saat ini Jaksa Agung Avichai Mandelblit tengah mencari klarifikasi tentang program pembagian vaksin tersebut. Kendati demikian, dua negara, yakni Republik Ceko dan Honduras telah menerima sumbangan vaksin dari Israel.
Baca juga : Atlet, Pelatih, dan Insan Keolahragawan Divaksinasi Hari Ini
Honduras telah menerima 5.000 dosis vaksin Israel pada Kamis. Video kedatangan vaksin itu diunggah Presiden Juan Orlando di akun Twitter pribadinya dengan tulisan, "Tenanglah, Honduras!".
Honduras telah mengisyaratkan niatnya untuk membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem. Sementara itu Menteri Luar Negeri Ceko Tomas Petricek mengungkapkan negaranya telah menerima beberapa ribu dosis vaksin dari Israel. Ceko merupakan salah satu pendukung terkuat Israel di Uni Eropa.
Meskipun Republik Ceko mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, tapi dalam keputusan pra-sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bulan lalu disebutkan, ia adalah salah satu negara yang mendukung argumen Israel bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang di Wilayah Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki turut mengkritik kebijakan bagi-bagi vaksin Israel. Menurutnya apa yang dilakukan Netanyahu tak bermoral dan merupakan pemerasan politik. Sebab ia mengeksploitasi kebutuhan kemanusiaan negara-negara terkait untuk memperoleh dukungan diplomatik.
