REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui kecepatan pelaksanaan vaksinasi pada tahap awal ini masih lamban. Menurut Wapres, kecepatan vaksinasi saat ini baru sekitar 80 sampai 90 ribu per hari atau jauh dari target Pemerintah.
"Target yang ingin dicapai itu sesuai dengan permintaan Presiden itu satu juta satu hari," kata Ma'ruf dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip Jumat (26/2).
Karena itu, Wapres menilai perlunya percepatan dalam pelaksanaan vaksinasi tahap berikutnya. Ia juga meminta agar masalah-masalah teknis yang menghambat pelaksanaan vaksinasi dibenahi, antara lain, data penerima vaksin, distribusi dan juga ketersediaan vaksin tersebut.
"Soal registrasi itu disederhanakan, kemudian soal distribusi juga sudah mulai dibenahi sehingga obat itu sampai ke (sasaran), soal data mereka yang harus divaksin juga terus dibenahi. Kemudian juga akan ditambah pertama itu soal vaksinnya sendiri," kata Ma'ruf.
Wapres juga memastikan jumlah ketersediaan vaksin akan terus ditambah. Selain impor dari negara asal vaksin, Indonesia juga saat ini mulai memproduksi vaksin dengan bahan dari perusahaan vaksin.
"Ini sudah mulai dan di samping itu juga ada tambahan selain Sinovac juga ada Astra Zeneca, ada juga merk-merk lain yang sedang di(usahakan), untuk vaksinnya sendiri," kata Ma'ruf.
Ma'ruf melanjutkan, jumlah vaksinator juga tempat vaksinasi juga menjadi prioritas Pemerintah. Sebab, untuk mempercepat vaksinasi juga dibutuhkan vaksinator dan juga tempat vaksinasi.
Karena itu, Pemerintah melibatkan TNI-Polri dalam menyediakan vaksinator, dan juga tempat vaksinasi. Kemudian, pemerintah juga tidak hanya bersandar pada rumah sakit pemerintah tapi juga melibatkan rumah sakit swasta bahkan juga fasilitas-fasilitas llainya.
"Supaya tempatnya bisa lebih banyak lagi, jadi vaksinnya diperbanyak, kemudian tempat untuk dilakukan vaksinasi juga diperlebar, diperbanyak, kemudian vaksinator-vaksinatornya juga diperbanyak," kata Ma'ruf.
Selain itu, Ma'ruf menyebut kemungkinan adanya penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Namun, ia menegaskan adanya vaksin mandiri tidak akan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat.
"Masyarakat tidak dikurangi. Barangkali ada yang berkeinginan ini dengan tanpa merugikan siapa-siapa dalam rangka mempercepat sedang dipertimbangkan kemungkinan vaksinasi mandiri," katanya.
