Jumat 26 Feb 2021 18:02 WIB

Pemecatan Tujuh Kader Demokrat Disebut Gelombang Pertama

Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief mengatakan mendukung sepenuhnya langkah pemecatan.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Yudha Manggala P Putra
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Partai Demokrat memecat tujuh kader yang diduga terlibat gerakan kudeta terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Andi Arief menyebut pemecatan itu sebagai gelombang pertama.

"Pemecatan terhadap tujuh kader yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai. Gelombang pertama tujuh orang," ujar Andi Arief saat dikonfirmasi, Jumat (26/2).

Meski begitu, Andi belum mengungkap nama-nama yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Namun pihaknya memastikan, mendukung langkah tersebut yang dinilai mencoreng partai. "Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan," ujar Andi.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa partainya tidak tak dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Bila ada kader yang terbukti melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia tegas akan mengusirnya.

"Segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO (event organizer) hadapi dengan sikap yang tegas, usir orang-orang itu," ujar SBY dalam sebuah video yang dirilisnya, Rabu (24/2).

Pengurus Demokrat diingatkannya untuk tetap sesuai kontistusi dan hukum dalam mengeluarkan kader yang terbukti melakukan kudeta. Meski pihaknya disebut sering mendapatkan ketidakadilan.

"Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya. Meskipun sering tidak mudah mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi hukum dan tatanan yang berlaku," ujar SBY.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement