REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengajak Malaysia untuk bersinergi membangun kesamaan pandangan dan kebijakan, dalam menghadapi diskriminasi atau kampanye negatif mengenai kelapa sawit.
"Kedua negara harus bekerjasama secara optimal untuk meningkatkan penerimaan produk sawit di pasar dunia. Sehingga pengembangan produk hilir sawit menjadi pilihan dengan memperhatikan peningkatan nilai tambah produk," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (26/2).
Pernyataan itu diungkapkan Airlangga, usai bertemu Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali dalam Pertemuan Tingkat Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 2021 yang diselenggarakan secara daring. Airlangga juga memaparkan adanya peningkatan produksi biodiesel nasional, karena kebijakan mandatori B30, secara tidak langsung mampu menjaga kestabilan permintaan dan penawaran kelapa sawit secara global.
Untuk itu, pemerintah Indonesia juga mengajak Malaysia guna menjaga keseimbangan pasokan tersebut, agar produksinya tidak berlebih dan harga kelapa sawit di pasar dunia tetap menguntungkan."Berkat harga yang relatif stabil, kebijakan ini juga turut membantu kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia," ujar Airlangga.
Ia juga memaparkan efektivitas pemanfaatan lahan kelapa sawit untuk produksi 1 ton minyak nabati yaitu hanya 0,26 hektare dibandingkan tanaman nabati lainnya seperti bunga matahari 1,43 hektare dan kedelai 2 hektare berdasarkan data International Union for Conservation of Nature (IUCN).
"Secara keseluruhan, minyak sawit memasok 31 persen kebutuhan minyak nabati dunia dengan total penggunaan lahan yang hanya lima persen," katanya.
Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembentukan Scientific Committee (Komite Sains) di bawah CPOPC, untuk bersama-sama menjawab kampanye negatif di berbagai negara terkait produk-produk kelapa sawit dengan fakta atau narasi yang berbasis sains ataupun kajian ilmiah.
Turut hadir dalam pertemuan ini Menteri Pertanian dan Pengembangan Desa Kolombia, Rodolfo Enrique Zea Navarro, Menteri Pangan dan Pertanian Ghana Dr. Owusu Afriyie Akoto, Menteri Pertanian Honduras Mauricio Guevara Pinto dan Senior Official Papua Nugini Kepson Pupita mewakili Menteri Pertanian, sebagai negara observer yang segera menjadi anggota penuh CPOPC.
Pertemuan Tingkat Menteri tersebut diakhiri dengan CEO Forum yang di co-chair oleh kedua menteri dan dihadiri CEO Perusahaan Kelapa Sawit kedua negara.CEO Forum menyepakati perlunya pendekatan diplomatis untuk mengcounter negara-negara yang menerapkan hambatan tarif atas produk kelapa sawit dan tetap bersama-sama menghadapi segala tantangan supaya kelapa sawit tetap dapat melangkah jauh dan cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika