REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China untuk kesekian kalinya mengundang utusan Uni Eropa (EU) untuk mengunjungi Daerah Otonomi Xinjiang. Utusan EU diundang agar bisa melihat langsung situasi di wilayah yang paling banyak dihuni etnis minoritas Uighur itu.
"Pintu Xinjiang selalu terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin dalam pengarahan media di Beijing, dikutip Sabtu (27/2).
Bahkan dia menyatakan sejauh ini sudah ada 1.200 dari kalangan diplomat asing, pengurus organisasi internasional, jurnalis, dan tokoh keagamaan yang berasal dari 100 negara. Mereka telah melakukan kunjungan ke China dalam beberapa tahun terakhir.
"Mereka semua sependapat dengan apa yang dilihat dan dialami selama memasuki wilayah tersebut," ujar Wang. Pihak China, lanjut dia, selalu menunjukkan iktikad baik dan fleksibel dalam memenuhi permintaan kunjungan asing ke Xinjiang.
Sebelumnya, Duta Besar China untuk Jerman Wu Ken mengaku telah mengirimkan undangan kepada perwakilan EU untuk mengunjungi Xinjiang. Namun undangan tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Menurut Wang, pihak EU meminta bertemu para terpidana yang melakukan serangkaian tindakan terorisme. "Hal ini mengesankan bahwa mereka tidak tertarik mengunjungi Xinjiang kecuali semua permintaan mereka dipenuhi," ujarnya.
China menganggap permintaan tersebut sama halnya dengan mengabaikan mencampuri kedaulatan hukum China. Sehingga Wang kembali menyatakan bahwa undangan tersebut berdasarkan ketulusan. China bersikukuh bahwa undangan tersebut bersifat kunjungan bukan misi mencari fakta dengan tuduhan pelanggaran HAM.
Sebelumnya parlemen Belanda menyampaikan mosi bahwa China telah melakukan tindakan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Mosi itu merupakan yang pertama kali dikeluarkan di salah satu negara anggota EU. Pada Oktober 2020 beberapa utusan dari Eropa dan Timur Tengah yang berkedudukan di Beijing telah melakukan kunjungan ke Xinjiang.
Pada Senin (22/2), Partai Komunis China (CPC) Xinjiang menggelar pertemuan daring dengan ratusan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dari 80 negara. Dalam pertemuan virtual yang dipandu oleh Sekretaris CPC Xinjiang Shohrat Zakir dari Kota Urumqi, utusan dari Indonesia diwakili oleh satu ormas dan dua partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika