REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah jika partainya dikatakan tidak mengedepankan upaya rekonsiliasi dan memecat tujuh kader Partai Demokrat tersebut secara sepihak. Herzaky mengungkapkan, sebelum langkah pemecatan diambil, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan anggota fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun sempat bertemu.
"Terjadi, pertemuan itu ada, jadi bukan tidak ada usaha rekonsiliasi," kata Herzaky dalam diskusi yang digelar secara daring, Sabtu (27/2).
Ia mengatakan, sejak awal ramai-ramai soal gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Jhoni Allen meminta untuk bertemu SBY untuk menjelaskan. Namun ia menyayangkan ketika pertemuan sudah dilakukan yang terjadi justru bukannya semakin mereda.
"Kalau untuk menjelaskan kita pikir oke berarti masih ada niat mereka untuk mengurungkan niatnya, tapi ternyata tidak, bertemu dengan Pak SBY kemudian malah bersikeras," kata dia mengungkapkan.
Menurutnya Partai Demokrat sudah mengupayakan ruang rekonsiliasi, tetapi yang terjadi justru para kader tersebut terus menghasut dan menyebarkan berita bohong. Beberapa kabar bohong yang disampaikan antara lain soal kegagalan di pilkada 2020.
"Bingung kita gagal pilkada kan karena pilkada kemarin Demokrat 48 persen itu kemenangan terbesar selama lima tahun," ujarnya.
Kemudian para kader tersebut juga menyampaikan elektabilitas Partai Demokrat buruk. Ia memandang justru sejak kepemimpinan AHY sejak Oktober sampai Februari ini, survei Partai Demokrat selalu meningkat drastis dibanding sebelumnya.
"Kemudian yang menjadi Fitnah lagi pak SBY mendukung KLB. Makanya akhirnya Pak SBY muncul karena ingin mengklarifikasi itu," tuturnya.