REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat memecat tujuh kader yang diduga terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Langkah Demokrat ini disebut pengamat politik sudah tepat untuk mengakhiri konflik di partai berlambang bintang mercy tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Demokrat memang sudah seharusnya segera menyelesaikan konflik yang ramai belakangan ini. Memecat kader yang dinilai tidak sejalan lagi dengan partai menjadi bukti keseriusan Demokrat.
"Memang nggak ada pilihan lagi, harus solid. Memecat kader yang membelot ya sudah pas. Untuk apa memelihara kader yang menjadi duri dalam daging, menjadi api dalam sekam?," jelas Adi Prayitno, Sabtu (27/2).
Menurutnya, sistem hukum besi oligarki yang ada di setiap partai mengharuskan anggota mengikuti kebijakan pimpinan partai."Berpartai itu harus meniscayakan ketaatan, jadi sami'na wa atho'na (tunduk dan patuh) terhadap pimpinan mereka, kalau nggak patuh ya risikonya kalau nggak keluar, diberhentikan," ujarnya.
Selain memecat kader yang dinilai membelot, Adi juga berharap agar Demokrat membeberkan bukti-bukti yang menunjukkan upaya kudeta kepada publik. Bukti seperti foto, video hingga bukti tertulis diperlukan, bukan hanya sekedar pernyataan di media massa.
"Nggak berhenti di investigasi aja, tapi beberkan bukti-bukti gerakan bawah tanah yang mencoba mendongkel secara paksa posisi Ketua Umum. Tapi yang jelas ini harus segera diakhiri oleh demokrat, karena gejolak semacam ini secara tidak langsung sedikit banyak cukup berpengaruh terhadap partai,"tuturnya.
Gejolak konflik yang terjadi di Demokrat dikatakannya merupakan hal biasa untuk sebuah partai. Namun adanya orang luar yang diduga terlibat dalam kudeta ini, terlebih yang diduga adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, konflik menjadi lebih menarik perhatian.
"Kalau usul KLB (Kongres luar biasa) diusulkan orang dalam saya kira nggak terlampau ramai. Tapi karena pihak eksternal sudah disebut nama, apalagi itu Kepala KSP yang tiap harinya bertemu Presiden ini yang buat kegaduhan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika