REPUBLIKA.CO.ID, SIKKA -- Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peresmian ditandai dengan menekan sirene bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pranono Anung, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Uskup Maumere Mgr. Martinus Edwaldus, Selasa (23/2).
Peresmian ini menyusul rampungnya konstruksi dan sudah dilakukannya pengisian awal (impounding) bendungan pada Senin (28/12/20) lalu.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa rencananya ada tujuh bendungan yang akan dibangun di NTT. Bendungan Napun Gete merupakan bendungan ketiga yang diresmikan untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 18 bendungan baru yang diselesaikan selama 2015-2020 untuk menambah volume tampungan air di Indonesia.
"Alhamdulillah, ini patut disyukuri, tinggal empat dalam proses. Tapi pagi tadi Gubernur menyampaikan kepada saya minta tambahan dua lagi, padahal provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu bendungan. Tapi di sini memang bendungan sangat dibutuhkan seperti Napun Gete ini, yang tadi disampaikan oleh pak Bupati. Saya yakin, tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang. Kita lihat nanti kalau bendungannya sudah selesai," terang Presiden Jokowi.
Pembangunan Bendungan Napun Gete yang telah dilaksanakan sejak Januari 2017 lalu, memanfaatkan biaya APBN sebesar Rp 880 miliar. Secara umum, progress pembangunan bendungan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas dan progress pekerjaan yang dicapai sangat baik. Pencapaian target pekerjaan dan kualitas pekerjaan ini tentunya tidak terlepas dari konsistensi dan peran serta dari kapasitas masing-masing pihak melalui kolaborasi BUMN antara kontraktor dan konsultan BUMN yakni PT Nindya Karya (Persero) selaku Kontraktor dan PT Indra Karya (Persero) sebagai Konsultan Supervisi yang bertugas menjaga kualitas dari pelaksanaan pekerjaan melalui pengawasan di lapangan.
Turut hadir secara langsung, Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) Milfan Rantawi, mengatakan bahwa selesainya pembangunan Bendungan Napun Gete merupakan sebuah langkah konsisten dalam upaya pemulihan dan penguatan perekonomian di Indonesia dengan tetap mengedepankan protokol penanganan Covid-19 yang sangat ketat.
"Kami, Indra Karya sebagai BUMN konsultan konstruksi, melaksanakan peran sebagai konsultan supervisi pada proyek bendungan Napun Gete ini. Peresmian Bendungan Napun Gete merupakan hasil dari sebuah langkah terobosan yang sangat bagus dari Pemerintah untuk mengatasi kebutuhan air baku bagi masyarakat di wilayah NTT, pelaksanaan pekerjaan ini tidak pernah dihentikan selama pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepankan protokol penanganan Covid-19 yang sangat ketat. Kami akan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam kegiatan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya sesuai dengan nawacita Pemerintah," ungkap Milfan Rantawi dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Manfaat utama Bendungan Napun Gete bisa mengairi area irigasi seluas 300 hektar, sebagai penyedia air baku yang merupakan solusi kekeringan di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, sebagai sumber air bagi pertanian, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt. “Bendungan Napun Gete digunakan untuk kepentingan di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sumber air bagi pertanian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,22 juta m3 dengan luas genangan 99,78 ha. “Bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan dan sebagai lahan konservasi serta pengembangan sektor pariwisata yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar bendungan,” papar Milfan Rantawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika